MPR Minta RUU dan Naskah Akademik Pemindahan Ibu Kota

Tandaseru – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut pemindahan ibu kota perlu didasarkan pada Undang-Undang. Politikus PKS itu meminta pemerintah lebih dulu mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibu kota.

“Kalau akan melakukan perubahan (ibu kota) harusnya diubah dulu Undang-Undang,” kata Hidayat di Jakarta, Jumat (23/8).

HNW mengatakan negara seharusnya mengedukasi rakyat untuk menaati UU dan konstitusi dalam memindahkan ibu kota. Menurutnya, Pemerintah tak bisa sepihak dalam mengambil kebijakan atau keputusan.

“Selesaikan secara institusi. Melakukan kajian, lalu bawa ke DPR, naskah akademisnya, dibahas, dibawa,” ungkapnya.

Menurut dia, Legislatif belum mempertanyakan draf rencana pemindahan ibu kota. Wacana tersebut bahkan belum dibahas dalam rapat RUU APBN terkait anggarannya.

“Menurut saya pemerintah harus mengajarkan tentang konstitusi, Undang-Undang. Ikuti saja prosedurnya, tentu DPR akan berlaku sangat amanah, profesional,” bebernya.

Ibu Kota rencananya dipindahkan ke Kalimantan Timur. Namun, Presiden Joko Widodo menyebut masih menunggu kajian pemindahan ibu kota baru.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait