Musrenbang 2019, Kapolri: Perencanaan Polri Paralel dengan Kebijakan Pemerintahan 2020

Tandaseru – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang Polri 2019) Renjang Polri 2020.

Musrenbang yang bertemakan Peningkatan Profesionalisme Polri Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik digelar di Ballroom Hotel JS Luwansa Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/6).

Kapolri mengatakan Musrenbang sangat penting bagi institusi Polri, karena Polri merupakan organisasi nomer 2 di Indonesia setelah TNI. “Polri memilik 450.000 anggota yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Untuk itu kita perlu menyamakan presepsi dalam membuat perencanaan. Karena, perencanaan yang baik adalah separuh menentukan keberhasilan. Sedangkan yang tidak baik separuhnya pasti akan gagal,”ujar Kapolri.

Musrenbang sendiri merupakan mekanisme perencanaan untuk mempertemukan usulan/kebutuhan (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram oleh pemerintah (top down planning).

“Musrenbang ini dilakukan untuk membuat perencanaan Polri 2020 mendatang. Untuk perencanaan, maka ada dua faktor yang penting, karena Polri bagian dari pemerintahan maka harus paralel dengan kebijakan Presiden. Kita harus paralel dengan kebijakan kerja 5 tahun, paralel dengan kebijakan pemerintahan pada 2020,” ujarnya..

Dia mengatakan diperlukan profesionalisme dalam penegakan hukum Integrated criminal justice system. Karena setiap harinya ada 3.000 perkara yang masuk, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan manual dan harus dibuat digital.

“Yang ketiga yakni meningkatkan keamanan masyarakat dengan fokus ke konflik sosial. Pada 2020 nanti harus ada penguatan kemampuan kita untuk mencegah konflik sosial. Pencegahan itu dilakukan dengan memperkuat Bhabinkamtibmas. Memperkuat mekanisme untuk menghentikan kekerasan. Harus kuat, harus benar, Brimob diperkuat, sabhara diperkuat,” tambah Kapolri.

Selain itu, menurut Kapolri perlu adanya perubahan kultur sebagai problem yang mendasar. Semenjak reformasi, kultur budaya koruptiflah yang harus ditekan, kultur arogansi, dan kultur menggunakan kebudayaan kekerasan yang berlebihan.

Dalam kegiatan itu, turut hadir Menteri PANRB Syafruddin, Ketua KPK Agus Rahardjo, Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri, Asrena Kapolri Irjen Pol Drs Agung Sabar Santoso, Direktur Kelembagaan Bank BRI, para Kapolda dan Pejabat Utama Polri.