Pakar Hukum Sebut Dewan Pengawas akan Jaga KPK dari Otoritas Berlebih

Tandaseru – Presiden RI Joko Widodo telah sepakat terwadap wacana pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi usulan dalam Revisi Undang-Undang (RUU) KPK.

Pakar Hukum dari Universitas Lampung Yhanu Setiawan mengatakan, pembentukan Dewan Pengawas merupakan suatu keniscayaan. Selain itu, dia mengungkapkan dengan adanya Dewan Pengawas akan menjaga KPK dari otoritas berlebih.

“Saya kira keniscayaan adanya perubahan pada suatu regulasi dan institusi kenegaraan,” kata Yhanu saat dihubungi wartawan, Jumat (13/09).

Indonesia sebagai negara demokrasi sudah seharusnya menerapkan checks and balances agar tidak ada otoritas berlebih yang dimiliki oleh suatu lembaga negara. “Semua harus sejalan dengan spirit negara hukum dan demokrasi,” lanjutnya.

Mantan anggota Komisi Informasi Pusat itu menjelaskan, Dewan Pengawas bagi KPK nantinya akan memberikan batasan yang jelas dan terukur terkait mekanisme penyelenggaraan dan sistem kerja kelembagaan negara. Selain itu, etik dan perilaku pimpinan serta anggota KPK menjadi salah satu unsur penting yang perlu diawasi.

“Kita justru berharap, desain dan perancangan instrumen hukum anti korupsi pada saat ini lebih komprehensif dan komplementer dari yang sudah ada sebelumnya,” jelas Yhanu.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Surat Presiden untuk revisi UU KPK ke DPR pada 12 September 2019. Kemudian dalam jumpa pers di Istana Negara pagi tadi, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Dewan Pengawas bagi KPK diperlukan.

“Setiap lembaga negara: Presiden, MA, DPR bekerja dengan prinsip check and balance. Ini mengurangi penyalahgunaan wewenang. Kalau ada dewan pengawas itu sesuatu yang wajar,” tegas Jokowi.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait