Pengacara Senior Ari Yusuf Amir Raih Gelar Doktor Hukum dari UII

Tandaseru – Praktisi hukum Ari Yusuf Amir berhasil meraih gelar doktor (S3) dalam bidang ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan hasil kelulusan sangat memuaskan.

Gelar tersebut diperolehnya setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor yang berlangsung di Auditorium UII, Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta, Jumat (8/11). Promotor dalam sidang terbuka itu adalah Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dengan Co Promoter Dr. Siti Anisah.

Dalam sidang terbuka tersebut, pengacara senior yang juga pendiri Law Firm Ail Amir & Associates ini berhasil mempertahankan disertasinya berjudul Sistem Pertanggungjawaban Dan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana.

“Dari hasil penelitian disertasi saya ini, saya melihat begitu pentingnya pemegang saham itu diberikan juga tanggungjawab pidana,” kata Ari kepada para wartawan seusai menjalani sidang terbuka.

Ari Yusuf Amir
Ari Yusuf Amir.

 

Sidang dipimpin Rektor UII Fathul Wahid ST MSc dan Dewan Penguji Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor), antara lain Prof. Jawahir Thontowi SH PhD selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum FH UII. Adapun Anggota Penguji terdiri dari Prof Dr Nindyo Pramono SH MS, Prof Dr Nyoman Serikat Putra jaya SH MH, Prof Dr Ridwan Khairandy SH MHum, dan Dr Artidjo Alkostar SH LLM.

Tampak beberapa tokoh hadir dalam Sidang Terbuka itu, antara lain Wakil Ketua MA Dr. M. Syarifuddin SH, Ketua Kamar Pidana MA M. H. Dr. Suhadi SH MH, Kapolda Banten Irjen Tomsi Thohir, Bos Grup Lippo James Riyadi, Ketua LPS Halim Alamsyah, Ketua Ombudsman Amzulian Rivai, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Prof Dr Diah Natalisa MBA, dan Direktur Bank Mandiri Riduan Ahmad.

Pidana Korporasi

Dalam disertasinya, Ari mengulas bahwa banyaknya kasus pidana di Indonesia yang tidak lepas dari peran korporasi. Kejahatan yang dilakukan korporasi ini menimbulkan sejumlah kerugian, seperti kerusakan lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

Juga kejahatan ekonomi, dan kejahatan perbankan, seperti pencucian uang (money laundering), memainkan harga barang secara tidak sah (price fixing), penipuan iklan (false advertising), kejahatan dibidang teknologi, korupsi dan sebagainya, yang dapat menimbulkan korban materi, dan jiwa, bahkan keamanan negara.

Modus kejahatan korporasi yang dilakukan secara terselubung, terorganisasi, dan berdasarkan suatu keahlian tertentu yang dimiliki oleh seseorang ini menjadikan sulit untuk menentukan siapa korban, siapa pelaku kejahatan, dan bagaimana membuktikan hubungan kausalitas secara langsung antara perbuatan dengan timbulnya korban.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait