Perludem: Polri Harus Berperan dalam Kasus Mahar Politik La Nyalla

JAKARTA (!) – Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyarankan kasus La Nyalla turut diselesaikan kepolisian sebagai komitmen Kapolri untuk memberantas politik uang pada Pilkada 2018.

“Saya kira momentum La Nyalla ini harus digunakan Kapolri untuk membuktikan komitmennya memberantas politik uang termasuk di dalamnya mahar politik,”  kata Titi dalam diskusi Polemik Trijaya FM di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Titi menyebutkan permintaan sesuatu dari partai politik kepada seseorang untuk mendapatkan rekomendasi merupakan hal yang tidak wajar.

“Jadi permintaan kepada calon, untuk meminta sejumlah uang dengan segala alasan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar-wajar saja,” ujarnya.

Sebab, lanjut Titi, dengan adanya permintaan sejumlah uang dari partai politik terhadap pasangan calon akan berdampak pada korupsi politik ketika mereka menjabat sebagai Kepala Daerah.

“Praktik korupsi politik justru bermuara dari hal seperti ini, sebab ketika terpilih dan berkuasa maka dia akan melakukan upaya untuk membalikan modal yang sudah dia keluarkan saat Pilkada,” ujarnya.

Maka dari itu, Titi berpendapat untuk segera praktik politik uang sesegera mungkin agar tidak terjadinya bentuk penyalahgunaan saat sudah menjabat sebagai Kepala Daerah maupun Wakilnya.

“Ketika dia berkuasa gaji sebagai Kepala Daerah berapa, sebagai Wakil Kepala Daerah berapa, maka perselingkuhan dengan oknum pun dimulai,” pungkasnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -