Pilkada 2018, Calon Kepala Daerah Rawan Disusupi Pemodal

JAKARTA (!) – Pemilihan Kepala daerah (Pilkada ) serentak tahun 2018 sudah dekat. Sejumlah calon kepala daerah tengah mengumbar program kerja dan berupaya menarik sejumlah pemilih guna memenangkan pertarungan.

Pertarungan politik pada Pilkada 2018 ini dinilai akan cukup panas dan yang dikhawatirkan bukan hanya persoalan daerah rawan atau disusupi para penggangu, namun penyusup dana atau pemodal diperkirakan juga akan terjadi.

Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki sejumlah kekurangan, antara lain, para calon kepala daerah rawan disusupi kepentingan modal.

“Para calon kepala daerah juga harus memiliki modal dana yang cukup besar karena diharuskan berkampanye secara fisik dari pintu ke pintu (door to door) dan rawan disusupi kepentingan pemodal,” ungkap Bahtiar dalam keterangannya Rabu (21/3).

Menurut Doktor Ilmu Pemerintahan ini, sejumlah kekurangan lain dari penyelenggaraan pilkada langsung adalah pemilih akan menjadi individualis dan materialistis, calon kepala daerah hanya mengandalkan ketokohan dan menafikan kemampuan memimpin organisasi yang kelak dibutuhkan saat terpilih menjadi kepala daerah.

Selain itu, katanya, pilkada langsung berpotensi terjadinya konflik horizontal maupun vertikal antarbasis pendukung calon, terlebih, apabila pemahaman politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang.

Penyelenggaran pilkada langsung, katanya, juga kerap terjadi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik itu dari anggaran bantuan sosial maupun pos anggaran lain oleh petahana untuk kepentingan pribadi karena maju kembali bertarung dalam pilkada.

“Tak jarang daerah abai dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran pilkada sehingga membuat daerah kebingungan saat menjelang dimulainya tahapan pelaksanaan pilkada,” kata Bahtiar.(Ant)