Tanda Seru
Cek Fakta Berita di Indonesia

Pilkada Damai dan Penegakan Hukum

OPINI

Oleh Hery Sucipto*

 

Tahapan pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) sudah dimulai, yang didahului dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang berkompetisi pada 8-10 Januari. Total ada 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak kali ini (Pilgub, Pilbub, dan Pilwalkot).

Pesta demokrasi lokal ini tercatat sebagai yang terbesar dan terbanyak dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Tahun lalu juga ada Pilkada serentak untuk pertama kalinya, namun tak sebanyak kali ini.

Aura persaingan sengit Pilkada kali ini juga lain: lebih panas dan cenderung mengabaikan tata aturan yang berlaku. Saling bongkar pasangan dan saling cabut dukungan Parpol kepada Paslon juga terjadi.

Proses politik sangat dinamis. Begitupun riuh rendah kampanye alat peraga mulai dijumpai di banyak tempat. Padahal proses pencoblosan suara masih Juni mendatang.

Memanasnya suhu politik ini sangat mungkin terkait pesta demokrasi Pilpres dan Pileg tahun depan. Pilkada ini adalah pintu masuk tahun puncak politik 2019.

Damai dan Bermartabat

Harapan kita semua tentu Pilkada berlangsung dengan damai, lancar dan bermartabat. Pengalaman Pilkada serentak pertama tahun lalu menjadi bekal dan pelajaran penting betapa perdamaian, persatuan dan komitmen menegakkan nilai-nilai luhur kebangsaan bersumber dari Pancasila menjadi keharusan demi kepentingan lebih besar, yakni keutuhan NKRI.

Pilihan boleh beda. Dalam satu keluarga pun sering terjadi beda pendapat dan beda pilihan. Apalagi dalam lingkup lebih besar, masyarakat dan bangsa. Perbedaan itu niscaya dan pasti. Apalagi bangsa ini ditakdirkan sebagai bangsa yang beragam dan berbeda-beda.

Maka tepat sekali jika para foundhing fathers, pendiri bangsa, meletakkan keragaman sebagai rujukan merajut kebersamaan dan persatuan (Bhinneka Tunggal Ika) dalam bingkai besar NKRI berdasar Pancasila.

Pilkada yang damai dan bermartabat berarti bagaimana melangsungkan hajatan besar pesta demokrasi rakyat itu sesuai dengan role of the game.

Mulai dari pelaksanaan hingga hasil akhir. Semua sudah ada yang menangani, lembaga independen: KPU, KPUD, Bawaslu, Bawasluda, Panwas dll). Peran serta aktif masyarakat juga terlibat di dalamnya.

Dalam demokrasi, Pilkada hanyalah sarana menegakkan aturan yang benar, bagaimana meraih dan menerapkan demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan independen. Juga bagaimana mewujudkan praktik politik yang fair, politik bersih dan bermartabat.

Itu idealnya bagi yang menyadari pentingnya menegakkan konstitusi dengan benar. Menyadari bahwa demokrasi dan politik bukan tujuan akhir. Menyadari politik dan demokrasi hanyalah alat dan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Inilah yang perlu kita tegakkan. Bahwa politik bukanlah satu-satunya ladang pengabdian kita kepada masyarakat dan bangsa. Dunia politik hanya salah satu jalan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Celakanya, tanpa disadari, langsung maupun tidak langsung, tidak sedikit dari kita ini, terutama mereka yang berkompetisi dalam Pilkada menghalalkan berbagai cara untuk mewujudkan kepentingannya tersebut.

Merebak lah kemudian praktik kotor, seperti kampanye hitam, politik SARA, pembunuhan karakter para calon, politik uang (money politic), dan praktik-praktik kotor lain. Siapa yang rugi? Tak hanya para calon yang berkompetisi, tapi juga partai politik pengusung, dan juga kita semua.

Akrobat politik kotor ini biasanya akan semakin panas dan meningkat menjelang hari pencoblosan. Partai politik punya tugas edukasi berpolitik yang baik dan santun.

Begitupun Ormas dan semua elemen bangsa punya tanggung jawab mewujudkan politik bermartabat sehingga pesta demokrasi berlangsung damai dan aman.

Penegakan Hukum

Pada konteks inilah, peran vital aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Penegak hukum dalam proses demokrasi ada kepolisian dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dan Pemilukada. Ada juga KPK dan Kejaksaan.

Penegakan hukum sangat penting dan diperlukan. Hukum musti menjadi panglima. Penegakan hukum untuk memastikan semua proses politik dan demokrasi berlangsung aman, lancar dan damai, juga jujur dan adil, jauh dari praktik-praktik kotor.

Saya melihat langkah Polri misalnya yang membentuk Satgas anti SARA, satgas Medsos, dan satgas politik uang, adalah keputusan yang tepat dan strategis sebagai upaya serius membangun demokrasi yang bersih dan bermartabat.

Demokrasi sejati tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kesadaran ketaatan hukum seluruh elemen masyarakat serta penegakan hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum.

Upaya penegakan hukum memang tidak nihil dari tantangan dan rintangan, apalagi di tahun politik yang penuh intrik ini.

Sebuah proses penegakan hukum yang sedang dijalankan bisa saja dinilai sebagai upaya kriminalisasi terhadap calon tertentu, misalnya. Itu sangat mungkin jika cara pandang yang dipakai adalah perspektif politik. Kepentingan politik tertentu.

Sempat ramai beberapa waktu lalu misalnya, penegakan hukum terhadap salah satu Paslon Pilgub di Kaltim.

Polda Kaltim yang mengusut dugaan pungli yang diduga dilakukan Paslon tersebut dan telah berlangsung selama ini, menyita uang lebih Rp600 miliar dari hasil pungli tersebut, jelas adalah sebuah fakta. Proses hukumnya sendiri pun sudah sejak tahun lalu, jauh sebelum hingar bingar Pilkada saat ini.

Pada saat yang sama, penegak hukum lain seperti KPK juga mengusut kasus e-KTP, yang salah satunya sudah diperiksa sejak tahun lalu dan kebetulan ikut berkompetisi di Pilgub Jateng.

Tidak Fair

Dalam amatan saya, ada perbedaan perlakuan dan penilaian dari sebagian publik termasuk media, yakni kecenderungan yang saya anggap gegabah dan tidak fair.

Jika penegakan hukum dilakukan oleh Polri maka itu dinilai sebagai kriminalisasi, sementara hal serupa tidak dialamatkan jika penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum lain.

Kriminalisasi, sejauh yang saya ketahui adalah, sesuatu yang tidak ada faktanya lalu dilakukan penindakan dan penegakan hukum. Nah apa yang dilakukan oleh Polri di Kaltim misalnya, adalah sebuah fakta hukum yang terjadi dan dilakukan penegakan hukumnya.

Inilah bahayanya jika memandang proses penegakan hukum hanya dilihat dari perspektif waktu dan politik, hanya karena ada Pilkada. Padahal penegakan hukum adalah demi keadilan, dan tidak bisa dilihat dari perspektif politik. Sudut pandang keduanya, politik dan hukum, jelas sangat berbeda.

Justru penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menjamin dan memastikan Pemilukada berlangsung lancar jujur dan damai, juga menghasilkan pemimpin yang baik dan bersih.

Kampanye hitam dan SARA via medsos juga sangat potensial merusak demokrasi dan menimbulkan konflik sosial. Polisi dan penegak hukum lain harus tegas untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar.

Mari kita jadikan hukum sebagai panglima, dan politik yang bermartabat serta santun untuk mewujudkan demokrasi yang bersih dan mensejahterakan.

Kita bisa belajar dari sosok dan negarawan mantan Perdana Menteri jaman Orde Lama, Mohammad Natsir.

Sekalipun berbeda paham dan pandangan dengan Bung Karno, Presiden saat itu, Natsir selalu mengedepankan politik santun, etika berpolitik, sehingga tak hanya disegani dan dihormati oleh kawan, tapi juga oleh lawan politik. Di sinilah perlunya moral berpolitik.

* Direktur Pusat Kajian Keamanan dan Strategi Global (PKKSG), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
Anda mungkin juga berminat