Pilkada Serentak 2018, Bawaslu Terima 40 Laporan Dugaan Money Politic

Tandaseru – Pesta demokrasi Pilkada Serentak 2018 sudah selesai dilaksanakan dengan baik. Namun, pelaksanaan pesta demokrasi ini ada sedikit cacat demokrasi. Hal ini ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 40 laporan dugaan money politic.

Anggota Divisi Hukum Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan 40 laporan terkait adanya dugaan money politic di Pilkada Serentak 2018 berasal dari beberapa daerah di Indonesia yang ikut dalam pesta demokrasi tersebut.

“Seluruh Indonesia, money politics ada 40 (laporan), dan 37 akan kami tindak lanjuti,” kata Fritz dalam diskusi ‘Pilkada, Kotak Kosong, dan Pilpres’, di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6/2018).

Mantan Staf Khusus di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Pusat ini mengungkapkan dari laporan yang diterima, kasus dugaan money politic yang banyak terjadi di Sulawesi Selatan yakni sebanyak 8 laporan. Sedangkan laporan lainnya juga terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Timur.

“Paling banyak di Sulsel, ada 8 laporan (money politics), Sumut ada 7 kasus dan Jatim juga ada,” ucap Fritz.

Lebih lanjut, Fritz mengatakan bakal ada pemungutan suara ulang di sejumlah daerah lantaran terdapat pelanggaran administrasi dan pidana di lapangan yang diperoleh dari evaluasi 8.300 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Misalnya TPS tidak dibuka dari pukul 07.00, KPPS tidak memberi arahan, lalu ada KPPS mengarahkan memilih salah satu paslon, daftar DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak ditaruh di depan TPS, ada masalah logistik. Kami menemukan sampai Kamis sore 700-an pelanggaran,” jelasnya.

Kumpulan Berita Terkait