Polda Metro Jaya Temukan 4 Perusahaan Tidak Miliki Legalitas Satpam

Tandaseru – Polda Metro Jaya menemukan empat perusahaan tidak memiliki legalitas mempekerjakan Satuan Pengamanan (Satpam) di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.

Temuan tersebut dalam rangka penertiban seragam dan legalitas Satpam yang dilakukan Direktorat Binmas Polda Metro Jaya, Rabu (12/6).

Keempat perusahaan tersebut berada di LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan ternyata Izin Usaha Penyedia Jasa Satpam sudah habis sejak tahun 2015. Selain itu, petugas juga menemukan anggota satpam tidak memiliki KTA atau legalitas, atribut tidak sesuai dengan perkap dan KTA yang tidak sesuai penerbitannya.

Polisi juga menemukan perusahaan tidak terdaftar di Direktorat Binmas Polda Metro Jaya dalam hal izin usaha jasa pengamanan. Selama ini satpam di perusahaan tersebut di Jalan Daan Mogot Kalideres Jakbar itu tidak memiliki KTA ligalitas satpam.

Kemudian perusahaan di Puri Indah Mall, Jalan Puri Agung, Kembangan, Jakarta Batat. Ditemukan atribut satpam tidak sesuai dengan perkap. Sementara di Jakarta Utara, satpam yang bekerja di satu perusahaan.

“Mereka yang melakukan pelanggaran kami lakukan penanggalan seragam dan menyita KTA Satpamnya. Karena banyak kami temukan anggota satpam tidak memiliki KTA dan atribut tidak sesuai dengan perkap,” kata Kasubdit Bin Satpam Dit Binmas Polda Metro Jaya AKBP Doni Satria Sembiring.

Penertiban legalitas satpam tersebut atas perintah Dir Binmas Polda Metro Jaya Kombes Drs.Umardani, M.Si kemudian langsung ditindak lanjuti AKBP Doni Satria Sembiring bersama Sat Binmas Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Penertiban difokuskan pada pusat perbelanjaan, pabrik, dan perkantoran.

AKBP Doni mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk menertibkan seragam dan identitas Satuan Pengamanan berdasarkan Perkap no 24 tahun 2007 tentang sistem menejemen pengamanan organiasasi perusahaan dan atau instansi atau lembaga pemerintah.

Dikatakan, satpam yang bertugas atau ditugaskan khususnya di wilayah Polda Metro Jaya harus segera melegalkan diri atau dilegalkan. Menurutnya legalitas terhadap status satpam merupakan langkah dalam rangka mereformasi satpam itu sendiri, semua satpam harus memiliki kemampuan bukan saja pada fisiknya, namun juga harus memiliki SDM yang baik.

Untuk itu diperlukan wawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan (diklat), dengan diklat Satpam bisa memiliki kemampuan personal dengan satuan pengamanan dibidang tehnis TPTKP atau Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara. “Bagaimana mungkin bisa dikatakan sebagai Satpam, kalau kemampuan dan legalitasnya diragukan,” pungkasnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait