Polisi Tetap Menilang Sepeda Motor, Sebelum Perda Dicabut

JAKARTA (!) – Mahkamah Agung (MA) telah mencabut peraturan Pemerintah DKI Jakarta nomor 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang dikeluarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Menanggapi hal itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Halim Paggara memberikan saran kepada Pemprov DKI untuk tidak serta merta mencabut peraturan pelarangan kendaraan roda dua ini, tetapi juga menyiapkan peraturan yang baru.

“Saran kami kepada gubernur kedepan, sebelum dicabut itu dalam waktu dekat ini tentunya harus dikeluarkan peraturan gubernur yang baru untuk membatasi sepeda motor sama halnya dengan roda empat yaitu ganjil genap,” kata Kombes Pol Halim di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/01).

Halim menyebutkan, dengan diberlakukannya peraturan ganjil dan genap kepada pengendara roda dua akan membuat keefektifan di Jalan Thamrin tersebut.

“Jadi tidak serta merta langsung di-lose (dibiarkan) kendaraan tersebut lewat Thamrin, tapi ada pembatasan lagi dengan ganjil genap,” ujar dia.

Lebih lanjut, Halim menjelaskan pihaknya akan tetap melakukan penilangan para pengendara roda dua yang melintas Jalan Thamrin sebelum peraturan itu dicabut oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Untuk pelaksanaan keputusan dari Mahkamah Agung ini terhadap peraturan gubernur pembatasan sepeda motor di Jalan Thamrin itu. Sebelum ada pencabutan, kami tetap melaksanakan kegiatan (penilangan) tersebut,” pungkas Halim.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin. Dengan putusan ini, maka larangan roda dua melintasi jalanan protokol itu tidak lagi berlaku lagi.

Kumpulan Berita Terkait