Polres Lumajang Lakukan Penyekatan Masa ke Jakarta Ikut People Power

Tandaseru – Polres Lumajang melakukan penyekatan dengan melarang semua PO Bus, agen tiket untuk tidak melayani pemesanan massa yang akan bergerak ke Jakarta mengikuti kegiatan People Power pada 22 Mei 2019.

Menurut Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban semua PO Bus dan agen dilarang melayani pemesanan tiket untuk massa yang akan ikut People Power ke Jakarta.

Gerakan People Power adalah gerakan inkonstitusional yang ingin menggantikan pemerintahan sah. mekanisme pergantian kepemimpinan sudah ada aturannya, semuanya sudah diatur secara transparan, apalagi yang buat undang-undangnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan wakil-wakil semua kelompok dan golongan.

Menurut Arsal, proses pemilu serentak juga telah berjalan transparan, demokratis, jujur dan adil. semua elemen diberikan kesempatan untuk menggugat hasil pemilu kalau memiliki bukti-bukti kecurangan. Aturannya sudah ada, tinggal gunakan saluran yang ada.

Masyarakat juga bisa mengawasi semua proses pemilu, dan bisa menyaksikan semua tahapannya melalui pemberitaan-pemberitaan di media.  Jangan pertaruhkan NKRI hanya untuk kepentingan golongan. jangan sampai negara republik Indonesia hancur lebur seperti suriah karena gerakan-gerakan inskonsitusional.

“Untuk itu dengan tegas saya larang adanya gerakan people power ke Jakarta karena aksi tersebut merupakan kegiatan makar. ” ungkap Arsal

People Power adalah gerakan massa secara besar-besaran yang bertujuan untuk menurunkan pemerintahan yang sah di suatu negara dengan cara inkonstitusional. Peristiwa People Power sudah pernah terjadi di beberapa negara seperti di Filipina, Arab atau yang disebut Arab Spring ( negara Tunisia, Libia, Mesir ), dan di Indonesia juga pernah terjadi pada tahun 1998. Alasan dilakukan People Power karena pemerintahan yang berkuasa korup, otoriter, anti demokrasi dan melanggar HAM.

People Power belum pernah terjadi pada pemerintahan yang memiliki sistem demokrasi presidensial karena adanya pembagian kekuasaan yang merata antara legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga terjadi cek and balance.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait