Polri Pastikan Ikut Aturan Soal Perwira Maju Pilkada

JAKARTA (!) – Kepolisian RI memastikan akan ikuti aturan KPU ihwal tata aturan anggota Polri/TNI yang maju dalam pilkada 2018.

Diketahui, tiga perwira tinggi Polri maju di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 2018.

Tiga pati itu adalah Komandan Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan dan Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Safaruddin.

Kendati demikian, belum ada pengunduran diri resmi dari para jenderal tersebut.

“Kita pastikan untuk tetap ikuti aturan yang ada,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1).

Polri menegaskan hingga saat ini belum ada perwira tinggi tersebut yang telah menyatakan diri mundur dari kepolisian. Setyo menegaskan, pengunduran diri sesuai regulasi tetap harus dilakukan.

Proses pengunduran diri bisa dilakukan paling lambat pada hari penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni pada 12 Februari 2018 mendatang. Sehingga, pada tanggal tersebut, jenderal Polri harus melepaskan jabatannya dari keanggotaan Polri.

“Kan ini belum ditetapkan baru rekomendasi dari partai. Pada saat mendaftar belum, setelah penetapan 12 Februari,” kata Setyo.

Sementara itu, terpisah, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengatakan surat pernyataan pengunduran diri oleh anggota TNI/Polri yang maju menjadi kepala daerah Pilkada 2018 tidak dapat ditarik kembali.

Ada tiga surat yang harus disampaikan oleh perwira TNI/Polri saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada. “Salah satunya surat pernyataan kesedian/kesanggupan untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat ini,” ujar Hasyim kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -