PPATK Keluarkan Surat Edaran Gratifikasi Jelang Lebaran, Ini Isinya

Tandaseru – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin mengeluarkan Surat Edaran (SE) gratifikasi Jelang Lebaran.

Menurut Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat PPATK, Muhammad Salman, SE tersebut untuk mengantisipasi praktik gratifikasi di lingkungan lembaga itu.

“Isi pokok SE adalah mengatur Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri untuk menolak gratifikasi,” kata dia melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, kamis (7/6/2018).

Tak hanya menolak, menurut Salman penerima gratifikasi juga harus melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambatnya 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima.

Surat Edaran Nomor SE-03/1.01/PW.02/VI/2018 tersebut juga memuat larangan meminta maupun menerima segala bentuk gratifikasi.

“Ini untuk menjaga agar tidak ada campur tangan kepentingan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK, serta menjadi integritas dan profesionalitas para punggawa PPATK,” kata dia lagi.

SE juga menyebutkan penerimaan gratifikasi bingkisan makanan yang mudah rusak dalam jumlah yang wajar juga harus disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan.

“Itu juga harus dilaporkan ke Unit Pengendali Gratifikasi di lingkungan PPATK. Laporan yang masuk ke Unit Pengendali Gratifikasi di PPATK akan dilaporkan seluruhnya kepada KPK,” tegasnya.

Terakhir, SE juga mengatur mengenai larangan penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan operasional untuk kepentingan pribadi pegawai seperti untuk mudik.

“Implikasinya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Penyelenggara Negara maupun Pegawai Negeri,” pungkasnya.

Kumpulan Berita Terkait