Presiden Jokowi Tolak Tandatangani UU MD3

JAKARTA (!) – Presiden Joko Widodo menegaskan sikapnya untuk tidak akan menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Seperti alasan sebelumnya, Jokowi menangkap adanya keresahan di masyarakat terhadap isi undang-undang tersebut.

“Saya sampaikan saya tidak akan menandatangani undang-undang tersebut. Saya sadar, saya ngerti, saya tahu bahwa sesuai ketentuan UU itu tetap akan berlaku walaupun tidak ada tanda tangan saya,” kata Jokowi kepada wartawan di Kota Serang, Banten, Rabu (14/3).

Selebihnya, kata Jokowi, ia menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang ingin melakukan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK), setelah mendapat nomor dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kendati demikian, Jokowi mengaku belum akan mengeluarkan Perppu guna mengganti sejumlah pasal yang menuai kritikan di masyarakat dalam UU MD3.

Berdasarkan aturan, Presiden diberi waktu 30 hari setelah disahkan DPR untuk menandatangani UU. Jika tidak ditandatangani, UU tersebut tetap berlaku. Seperti diketahu UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 12 Februari 2018.

Kumpulan Berita Terkait