Tanda Seru
Cek Fakta Berita di Indonesia

Kapolri: Proses Hukum Calon Kepala Daerah Sebaiknya Dihentikan Sementara

JAKARTA (!) – Kapolri Jenderal Polisi H. Muhammad Tito Karnavian menyarankan kepada seluruh penegak hukum, terutama jajarannya, untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang ikut dalam Pilkada Serentak 2018.

“Saya usulkan paslon (pasangan calon) yang sudah ditetapkan per tanggal 12 Februari 2018 proses hukumnya entah sebagai saksi atau tersangka lebih baik ditunda sampai Pilkada selesai. Terpilih atau tidak, proses sebagai saksi maupun tersangka dapat dilanjutkan,” kata Tito kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (11/1).

Usulan ini sudah dipertimbangkan oleh Kapolri karena menghormati Pilkada sebagai suatu proses demokrasi yang penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita lihat dalam kontestasi ini para paslon berusaha untuk mendapatkan dukungan publik. Nah di tengah ini bisa saja nanti mereka kehilangan suara popularitas dan elektabilitas karena proses hukum,” lanjutnya.

Selain itu, Tito memberikan pengecualian terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pasalnya, menurut dia, OTT diharuskan untuk menjaga proses demokrasi.

“Walaupun dia sudah ditetapkan sebagai calon, kena OTT tidak apa-apa. (misalnya) kalau pakai uang disawer-sawer, atau membayar penyelenggara atau pengawas. Tangkap, karena itu merusak demokrasi,” pungkasnya.

Anda mungkin juga berminat