PSI Ikut-ikutan PDIP Sebut Soeharto Simbol Korupsi, Partai Berkarya Lapor Polisi

Tandaseru – Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang menyebutkan Presiden Soeharto simbol korupsi.

Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, menyebut Soeharto simbol korupsi karena Presiden RI ke-2 itu ditumbangkan dari jabatan kepala negara karena tiga hal, yakni korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Itu fakta politik, coba tanya semua orang yang aksi 1998 kenapa turunkan Pak Harto, ada tiga alasnnya korupsi, kolusi, nepotisme,” ujar Raja Juli di DPP PDIP, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Jumat (30/11).

Dia pun tidak takut dilaporkan ke polisi atas penilaiannya itu. Sebab saat dirinya saat mahasiswa ikut turun ke jalan untuk melengserkan Soeharto karena KKN, bukan alasan lain.

“Mahasiswa 1998 termasuk saya di UIN Ciputat dulu menurunkan Pak Harto karena tiga hal itu yakni KKN. Dia menjadi simbol korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu fakta politik, baca saja koran zaman itu aksi mahasiswa, termasuk Pak Amien Rais,” ujar Raja Juli.

Meski sampai saat ini Soeharto tidak terbukti melakukan korupsi, namun menurut dia tinggal dibuka lagi saja kasus tersebut. Buktikan lagi Soeharto melakukan penyimpangan hukum atau tidak.

“Secara legal formal silakan saja diteruskan. Secara legal formal ya memang kita tuntut terus termasuk Yayasan Supersemar kan terbukti itu dikembalikan,” tukasnya.

Maraknya kembali tudingan terhadap Soeharto, membuat Ketua DPP Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang  merasa risih. Dia bakal melaporkan Raja Juli ke pihak kepolisian. “Biar bertambah daftar yang akan dilaporkan,” tegasnya.

Badaruddin heran kepada Raja Juli yang membuat pernyataan tersebut. “Sepertinya ‎Antoni dan Ahmad Basarah tidak takut dengan dosa. Agamanya apa ya? Jangan-jangan ideologinya sama dengan PKI. Kok mantan presiden dihina begitu,” ujar Badaruddin.

Pada Oktober 1999, pemerintahan Presiden BJ Habibie menyatakan tuduhan korupsi terhadap Soeharto ti‎dak terbukti karena minimnya bukti.

Kejaksana Agung juga telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Soeharto. Adapun aset yang ditemukan diserahkan kepada pemerintah.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait