Radikalisme White Supremacy, Isu Sosial atau Terorisme?

Teror bom bunuh diri di Sri Lanka pada 21 April lalu membuat dunia kembali berduka. Aksi biadab yang merenggut nyawa 253 orang dan melukai lebih dari 500 orang itu dilakukan teroris ketika umat kristiani sedang menjalankan ibadah Paskah di gereja dan di empat hotel ketika para tamu sedang menikmati sarapan.

Pemerintah Sri Lanka menuduh kelompok Islam radikal lokal, National Thowheeth Jama’ath/NTJ (Jemaah Tauhid Nasional), sebagai pelakunya. Namun, selang beberapa hari, Islamic State (IS) menyatakan bertanggung jawab atas teror itu. Muncul dugaan NTJ dan IS bekerja sama dalam serangan teror terkoordinasi itu.

Perdana Menteri Sri Lanka mengindikasikan kemungkinan teror itu sebagai aksi balas dendam kelompok Islam radikal terhadap aksi pembantaian oleh Brenton Tarrant, teroris white supremacy (supremasi kulit putih), di Selandia Baru pada 15 Maret lalu.

Saat itu, Tarrant yang berasal dari Australia secara membabi buta menembaki muslim yang sedang melaksanakan ibadah salat Jumat di dua masjid di Christchurch. Akibatnya, 51 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

Secara kasat mata, aksi teror di Sri Lanka dan Selandia Baru menggambarkan kebencian antara dua pihak; Islam radikal yang dendam terhadap Barat akibat serangan mereka ke dunia Islam di Timur Tengah, dan kelompok supremasi kulit putih yang khawatir dengan kehadiran ras kulit berwarna, terutama muslim, di negeri mereka. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.

Selama ini muncul stigma, teror identik dengan Islam radikal. Namun, teror yang dilakukan Brenton Tarrant di Selandia Baru menunjukkan bahwa terorisme tidak selalu merujuk kelompok Islam radikal. Gerakan supremasi kulit putih/ultrakanan yang antimigran dan anti-Islam tidak kalah radikalnya.

Laporan Global Terrorism Index 2018: Mesuring the Impact of Terrorism mengungkapkan, dalam rentang waktu 2013–2017, sedikitnya terjadi 127 serangan oleh individu/kelompok yang berideologi supremasi kulit putih/ultrakanan yang memakan korban 66 jiwa.

Data ini mengindikasikan bahwa teror ultrakanan cenderung meningkat, baik dalam jumlah serangan maupun korban.

Sejak tahun 2013, serangan teror kelompok ultrakanan meningkat dari tahun ke tahun; dari 9 meningkat menjadi 10, 26, 23, dan 59 serangan berturut-turut sampai dengan tahun 2017. Jumlah korban juga cenderung naik, dari 1 jiwa pada 2013, menjadi 11, 26, 11, dan 17 jiwa berturut-turut hingga 2017.

Lanskap baru terorisme

Bjorn Ihler, pengamat terorisme dari Project Syndicate, dalam tulisannya The Global Threat of White Terror, Maret 2019, mengonfirmasi kecenderungan meningkatnya aksi teror oleh kelompok ultrakanan. Yang menarik dari tulisan itu, serangan teror oleh ultrakanan di AS jauh lebih banyak daripada Islam radikal.

Muncul pertanyaan, bagaimana memaknai terorisme oleh supremasi kulit putih/ultrakanan ini dan bagaimana harus menangani fenomena ini dalam konteks lanskap baru terorisme global?

Selama ini, masyarakat internasional berpedoman kepada United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS) dalam upaya pemberantasan terorisme, baik di tingkat nasional, regional, maupun global.

Dokumen PBB yang disepakati pada 2006 ini selalu dievaluasi setiap 2 tahun itu memberikan arah kebijakan capacity building bagi negara anggota dalam penanggulangan terorisme, meskipun tidak bergerak dalam ranah penegakan hukum (law enforcement).

Ada dinamika yang menarik dalam rangkaian evaluasi dokumen tersebut, yaitu perubahan dalam daftar pelaku terorisme. Pada 2001, ancaman terorisme hanya merujuk kepada Al Qaeda, Taliban, dan kelompok radikal yang berafiliasi kepada mereka, tetapi pada evaluasi 2014, pelaku teror juga menunjuk kepada IS.

Pada 2015, daftar aktor terorisme bertambah dengan foreign terrorist fighters/FTF (teroris asing yang beroperasi di negara lain), disusul dengan dimasukkannya FTF returnees and relocators (teroris asing yang kembali ke negaranya dan yang berpindah ke negara lain) pada 2017.

Rujukan pelaku teroris, setidaknya dalam deliberasi UNGCTS dan Dewan Keamanan PBB, sejauh ini hanya ditujukan pada tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok Islam radikal.

Pelaku tindak kekerasan oleh kelompok supremasi kulit putih/ultrakanan yang antimigran dan anti-Islam tidak dibahas di dalam kedua forum penting PBB itu, alih-alih dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Pembahasannya hanya masuk di Komite 3 PBB, yang menangani isu sosial, kemanusiaan, dan HAM.

Artinya, tindakan teror oleh supremasi kulit putih/ultrakanan lebih dianggap sebagai isu sosial dan kemanusiaan, bukan sebagai isu yang mengancam keamanan secara global, seperti halnya teror oleh Islam radikal.

Ketidakadilan

Di sini ada nuansa ketidakadilan dan ketidakseimbangan. Bukankah pola pengembangan paham radikalisme white supremacy sama dengan Islam radikal; penyebaran pahammya melalui media sosial, pelaku dan sumber pendanaanya yang bersifat global?

Apalagi, kedua tindak kekerasan itu memakan korban yang sama, nyawa manusia yang tidak berdosa. Oleh karena itu, dapat dipahami jika ada pandangan bahwa tindak kekerasan oleh kelompok supremasi kulit putih harus diperlakukan sama dengan yang dilakukan Islam radikal; keduanya harus dikategorikan sebagai tindakan terorisme global.

Teror di Sri Lanka dan di Selandia Baru telah menunjukkan lanskap baru terorisme global. Kedua aksi keji itu saling terkait, setidaknya oleh rasa saling benci dan dendam. Terorisme yang selama ini hanya diasosiasikan pada gerakan Islam radikal ternyata juga terkait dengan gerakan supremasi kulit putih/ultrakanan.

Oleh karena itu, kini saatnya bagi masyarakat internasional untuk mulai membahas kedua jenis tindak kekerasan itu secara adil dan berimbang. Aksi teror oleh Islam radikal maupun supremasi kulit putih/ultrakanan merupakan tindakan yang mengoyak rasa kemanusiaan dan mengancam keamanan global.

Penulis: Darmansjah Djumala
Diplomat bertugas di Vienna, Austria, Dosen S-3 Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait