RUU KUHP Dikhawatirkan Lemahkan KPK, Ini Tanggapan Istana

Tandaseru – Ada kekhawatiran pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU) KUHP dipakai untuk melemahkan pemberantasan korupsi. KPK sendiri, sebagaimana diketahui, telah mengirimkan surat kepada Presiden mengenai hal ini.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan pemerintah tidak ingin mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan pemberantasan korupsi dalam bentuk apapun.

Ia menyebutkan, pemerintah melihat dengan kewenangannya seperti saat ini saja tindak pidana korupsi dari hari ke hari masih cukup banyak.

“Sikap pemerintah, terutama sikap Presiden dan Wapres, adalah KPK tidak boleh dikurangi kewenangannya dalam bentuk apapun,” kata Seskab kepada wartawan yang menemui di ruang kerjanya, lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (6/6/2018) siang.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, surat dari KPK itu baru dalam kajian. Presiden berjanji akan menyampaikan hasilnya setelah kajian tersebut selesai. Namun, Jokowi menegaskan, intinya tetap harus memperkuat KPK.

Pramono Anung menyarankan, kalau masih ada perbedaan dalam pandangan pembahasan RUU KUHP, sebaiknya pemerintah, DPR, dan KPK, dan stakeholder lainnya duduk bersama untuk membahas itu dan cari jalan keluarnya.

Namun Seskab kembali menegaskan kewenangan KPK tidak boleh dikurangi.Hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tegas Seskab, adalah domainnya KPK. Ia menyampaikan jangan sampai persoalan ini tidak terselesaikan karena masalah itu.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -