Saut Situmorang Mundur dari KPK, Jokowi: Hak Pribadi Seseorang

Tandaseru – Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan soal pengunduran diri satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. Dia menilai merupakan hak pribadi seseorang.

Jokowi menegaskan, bahwa itu adalah hak pribadi seseorang. “Ya itu hak setiap orang, untuk mundur dan tidak mundur adalah hak pribadi seseorang,” tegasnya.

Terkait dengan keinginan beberapa pimpinan KPK yang mengaku kesulitan menemuinya, Jokowi membantahnya.

Wong yang bertemu saya itu banyak dan gampang. Tokoh-tokoh kemarin yang berkaitan dengan RUU KPK itu sudah bertemu, banyak juga, mudah, gampang. Lewat saja Mensesneg, kalau sudah tentu saja akan diatur waktunya,” pungkas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menilai pemilihan 5 (lima) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, termasuk Irjen Pol. Firli Bahuri, merupakan kewenangan DPR RI.

Mereka itu juga sebelumnya telah lolos dari Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah. “Itu sudah lolos Pansel dan prosedurnya semuanya ada di kewenangan DPR,” kata Jokowi menjawab wartawan dalam konperensi pers tentang Revisi Undang-Undang KPK, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).

Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi pertanyaan keputusan Komisi III DPR RI yang sudah memilih lima pimpinan baru KPK, Kamis (12/9) malam. Kelima pimpinan baru KPK yang dipilih oleh Komisi III DPR RI itu adalah: 1. Firli Bahuri (sekaligus sebagai Ketua); 2. Alexander Marwata; 3. Nurul Ghufron; 4. Nawawi Pamolangi; dan 5. Lili Pintauli Soregar.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait