Seleksi Anggota BPK di DPR Dinilai Sarat Lobi Politik Ketimbang Profesionalisme

Tandaseru – Proses seleksi calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di DPR RI dinilai lebih didominasi oleh kekuatan lobi politik ketimbang aspek kompetensi dan profesionalisme.

Menurut Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, kekuatan lobi dalam setiap pemilihan pejabat publik bukanlah hal baru di DPR, meskipun lobi tersebut bukan berarti suap kepada Tim Seleksi.

“Saya melihat kekuatannya itu bukan ke kapasitas calon, tetapi pada lobi. Siapa yang kuat lobinya, dia yang akan masuk BPK,” ujarnya ujarnya dalam diskusi bertajuk BPK dalam Pusaran Kepentingan Politik dan Profesionalisme di Gedung DPR Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Selain Uchok, narasumber diskusi yakni Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Tarkosunaryo, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Anggota Komite IV DPD Siska Marleni, dan Anggota Komisi XI DPR Johnny G. Plate.

Uchok mengatakan lobi itu bisa saja datang dari kekuatan lembaga yang menyeleksi, seperti DPR dan DPD, ataupun dari partai politik dari peserta seleksi.

Oleh karena itu, dia tidak akan heran jika nanti setidaknya ada tiga orang dari 10 politisi yang mengikuti seleksi lolos dalam fit and proper test di Komisi XI DPR.

Uchok mempertanyakan mau dibawa ke mana BPK apabila kekuatan lobi politik lebih menonjol ketimbang profesionalisme. “Kalau hanya mengandalkan lobi untuk menjadi pimpinan, BPK tidak bisa diandalkan sebagai lembaga antikorupsi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo menyayangkan akuntan yang memiliki sertifikat kompetensi Certified Public Accountant (CPA) yang sudah berpengalaman sebagai auditor tidak satu pun lolos dalam seleksi awal anggota BPK di Komisi XI.

Padahal, ujarnya, para pemilik CPA itu selama ini telah menjadi bagian dari tim pemeriksa di BPK. “Untuk itu, kami menilai perlu memberikan beberapa masukan terkait dengan proses seleksi penerimaan anggota BPK ini,” ujarnya.

Ketua Umum IAPI Tarkosunaryo (kiri)

Menurut dia, audit mandatory yang dilakukan oleh BPK adalah audit atas laporan keuangan. Setiap tahun BPK harus melakukan audit atas 542 laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, ada 86 laporan keuangan kementerian/lembaga ditambah satu laporan keuangan pemerintah pusat.

“Bicara soal audit laporan keuangan, asosiasi profesi yang membidangi auditor laporan keuangan adalah IAPI, sehingga keterwakilan seorang auditor yang memegang sertifikasi CPA menjadi salah satu simbol komitmen bagi para pimpinan BPK dalam menerapkan profesionalisme dan menjamin kualitas pemeriksaan,” ujarnya.

Dia menambahkan sejak 2009, dua orang pemegang CPA menjadi bagian dari kepemimpinan di BPK. Mereka adalah Sapto Amal Damandari dan Moermahadi Soerja Djanegara yang kini memimpin BPK.

“Dengan berakhirnya masa tugas Pak Moermahadi pada Oktober 2019, praktis tidak satu pun pemegang CPA dalam kepemimpinan di BPK,” tuturnya.

Dia mengatakan, komposisi anggota BPK yang tidak menempatkan CPA dikhawatirkan melemahkan kualitas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dan kementerian/lembaga.

“Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan dan legitimasi terhadap kualitas laporan hasil audit di BPK,” kata Tarkosunaryo.

Dia berharap DPR melakukan penyempurnaan hasil seleksi administrasi anggota BPK dan memasukkan para auditor pemegang CPA untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

“Kami berharap CPA diberikan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi melalui proses fit and proper test di DPR. Hal ini penting karena memberi ruang publik lebih luas bagi IAPI untuk mendorong peningkatan kualitas hasil audit laporan keuangan dan profesionalisme auditor,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Tarkosunaryo, melalui proses seleksi dan rekrutmen anggota BPK di DPR, IAPI berharap dapat menyampaikan haI-hal penting yang dipandang perlu untuk membantu DPR dalam membuat kebijakan terkait dengan proses dan hasil audit oleh BPK.

Sebelumnya diberitakan bahwa Komisi XI DPR telah menyaring 32 nama dari 64 orang yang mendaftar sebagai calon anggota BPK periode 2019-2024. Sebagian besar nama-nama yang lolos merupakan politikus, sedangkan empat CPA yang mengikuti seleksi gagal dalam penilaian makalah.

Menanggapi penilaian negatif yang berkembang, Johnny G. Plate menegaskan Tim Seleksi Komisi XI DPR telah berusaha melakukan seleksi secara transparan dan prudent. Tim Seleksi mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan calon peserta, bukan hanya kapasitas melainkan juga aspek kepemimpinan dan visi.

“Undang-undang mensyaratkan rekrutmen anggota BPK ini non diskriminatif, tidak boleh kita diskriminasi, berbeda pola dengan rekrutmen DPR dengan pola rekrutmen BPK,” katanya.

Plate mengatakan setiap orang yang mendaftar sebagai calon anggota BPK memiliki kompetensi dan latar belakang yang baik. Selain itu, para calon juga akan melalui proses seleksi yang ketat dari DPR dan DPD,” ujar Plate.

Siska Marleni menambahkan, DPD akan menyeleksi nama-nama yang lolos seleksi awal sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kriteria yang diharapkan. “Kami akan lakukan penilaian dengan cara paling maksimal. Untuk itu, Komisi XI DPR agar memperhatikan rekomendasi DPR, sebab inilah satu-satunya konstitusional untuk mengakomodasi suara-suara di luar,” ungkap Siska.

 

 

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id