Soal Eks Napi Nyaleg, Mendagri: Harus Ada Putusan Pengadilan

Tandaseru – Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif masih menjadi polemik. Meski demikian pemerintah tidak akan mengubah sikapnya yang bertolak belakang dengan sikap KPU tersebut.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan sikap pemerintah tak berubah, segala keputusan harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk dalam soal dicabutnya hak politik seseorang, karena seseorang dicabut hak politiknya harus berdasarkan keputusan hakim di pengadilan.

“Posisi saya pemerintah sama dengan Pak Menkumham (Menteri Hukum dan HAM). Semangatnya sebagaimana yang kita bahas dengan Komisi II dan KPU dan Bawaslu, setuju. Karena seseorang dicabut hak politiknya karena ketentuan UU dan keputusan hakim pengadilan,” kata Tjahjo saat diwawancarai para wartawan di gedung parlemen, di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Menurut Tjahjo, pertimbangan Menteri Hukum,  dasar pelarangan itu harus sesuai dua aspek itu. Berdasarkan UU atau berdasarkan keputusan hakim. Jadi semangat dan sikap pemerintah tak berbeda.

“Menkumham wajar kalau ada pertimbangan itu. Jangan sampai nanti Kemenkumham justru yang melakukan disposisi persetujuan. Hanya yang berhak adalah UU dan putusan pengadilan,” tuturnya.

Soal kemungkinan dikeluarkannya Perppu terkait hal itu, Tjahjo menyarankan sebaiknya tanya ke Menteri Hukum. Rambu UU harus jadi pedoman, jangan sampai ada terobosan, ternyata itu melanggar UU

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -