Soal Gaji Tokoh Nasional di BPIP, Ini Tanggapan PPP

Tandaseru – Presiden Joko Widodo Rabu (23/5) menandatangani Peraturan Presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Perpres tersebut mengatur hak keuangan beserta fasilitas para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP. Rinciannya, Ketua Dewan Pengarah BPIP memperolah Rp112.548.000; anggota Dewan Pengarah BPIP memperolah Rp100.811.00; Kepala BPIP memperoleh Rp76.500.000; Wakil Kepala BPIP Rp63.750.000; Deputi Rp51.000.000; Staf Khusus Rp36.500.000.

Sejumlah kalangan kemudian menanggapi masalah besaran gaji BPIP tersebut. Di antaranya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Rommahurmuziy.

Namun, Rommahurmuziy meyakini para tokoh nasional yang berada di struktur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seperti Megawati Soekarnoputri tidak akan meminta gaji.

“Saya meyakini Megawati tidak akan meminta gaji apalagi tugasnya membela Pancasila,” kata Romahurmuziy atau Romy usai menghadiri acara buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR RI, di Jakarta, Senin (28/5/2018) malam.

Dia pernah mendengar alasan Megawati saat menerima jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP yaitu karena menerima tugas tersebut karena berkaitan dengan Pancasila.

“Megawati menyampaikan ketika BPIP belum menjadi badan, dia sudah menerima SK pelantikan dan beliau menyampaikan dirinya menerima tawaran sebagai Ketua Dewan Pengarah bukan karena lembaga khusus setingkat menteri,” ujarnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -