Tandatangani 4 MoU, Kapolri Ingatkan Serangan Siber Bisa dari Negara Lain

Tandaseru – Kapolri Jenderal Pol Prof. H. Muhammad Tito Karnavian menandatangani nota kesepahaman tentang keamanan dan penegakan hukum antara Polri dengan dengan 4 kementerian dan lembaga di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/1).

Kapolri menyampaikan untuk berhati-hati dengan informasi yang muncul di media sosial karena akan sangat berpengaruh pada suatu negara. Saat ini untuk menyerang suatu negara tidak perlu berasal dari negara tersebut, tetapi bisa dari negara lain.

“Kalau zaman dahulu untuk menghancurkan sumber energi, jaringan komunikasi dan sistem perbankan melalui bom, tetapi saat ini semua itu bisa di hack melalui internet,” ungkap Tito usai menandatangani 4 MoU tersebut.

Dia mengatakan seiring dengan perkembangan tersebut, upaya Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum telah dilakukan dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana siber yang mengancam keberlangsungan negara.

Kapolri mengatakan sektor energi dan sumber daya mineral merupakan sektor yang penting untuk dilakukan pengamanan baik dalam keadaan normal maupun pasca bencana. Sehingga keamanan yang tercipta akan berdampak baik pula untuk sektor pariwisata Indonesia dan keadaan ekonomi Indonesia.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan setelah penandatangan MOU ini, menginginkan dibentuk working group kecil untuk mengetahui tupoksi masing-masing. Sehingga tujuan penegakan hukum yang utamanya dilakukan secara preventif dapat terlaksana dengan baik.

Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto mengatakan selain di bidang penegakan hukum Bapeten juga memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan hidup, salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu melaksanakan latihan bersama dengan Gegana Polri.

Selain itu Bapeten telah bekerja sama dalam pengaman kegiatan besar nasional maupun internasional. Salah satunya adalah Asian Games, IMF World Bank, pemasangan alat pendeteksi nuklir di pintu gerbang dan atap Istana Presiden. Radiasi nuklir ini sifatnya tidak nampak oleh mata sehingga pencegahan adalah hal yang paling aman.

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyampaikan MoU ini merupakan kelanjutan antara MOU yang sudah ditanda tangani 5 tahun yang lalu, sesuai undang-undang LPS bertugas untuk melakukan penanganan kasus Bank yang likuidasi atau merugi.

“LPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki komite bersama yang beranggotakan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan yang bertujuan menjaga stabilitas keuangan Nasional dan lain sebagainya,” tuturnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengharapkan pariwisata Indonesia menjadi penghasil devisa terbesar, pertumbuhan pariwisata di Indonesia masuk nomor 9 terbaik dunia. Dimana saat ini 70 % customer kita sudah menggunakan teknologi digital. Indonesia telah menerima 66 penghargaan sebagai Wonderful Indonesia.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait