Tanggapi BPN Prabowo, Mendagri Tegaskan DPT Kewenangan KPU

Tandaseru – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menjelaskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan KPU, bukan pada kewenangan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Hal ini dijelaskannya menyusul  pernyataan Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo yang menyayangkan pihak KPU RI dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang belum menyelesaikan DPT dan menuding Mendagri tidak netral atas persoalan tersebut.

Mendagri menegaskan posisi Kemendagri dalam tataran menyusun regulasi Pemilu bersama-sama dengan DPR RI menyusun dan membahas UU Tentang Pemilu yang telah Disahkan pada tanggal 21 Juli 2017 menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Tjahjo memastikan posisi Kemendagri dalam hal memastikan terkait masalah penyusunan DPT bukan menjadi kewenangan Kemendagri dalam hal ini Ditjen Dukcapil. Posisi Kemendagri menyerahkan satu kali pada tanggal 15 Desember 2017.

“DP4 dari Kemendagri yang diserahkan ke KPU berjumlah lebih kurang 196 juta. Kemudian, pada tanggal 5 September 2018 KPU tetapkan DPT. Hasil kesepakatan KPU dan partai politik, termasuk Kemendagri diberi hasil DPT itu pada 7 September 2018 untuk dianalisis bersama-sama”, kata Tjahjo.

Untuk menyusun data pemilih sudah ada  regulasinya dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur bahwa DP4 disandingkan dengan DPT Pemilu terakhir.

“Kami memahami bahwa masalah data pemilih adalah kewenangan KPU sepenuhnya. Maka Kemendagri tidak mau intervensi.  Silahkan semuanya wewenang KPU. Kami mendukung langkah-langkah KPU untuk menyusun DPT yang akurat. Prinsipnya, kemendagri terus berupaya bahkan menjemput bola untuk menuntaskan perekaman KTP-el. Namun, bila NIK tidak terdaftar dalam sistem DPT KPU mohon yang bersangkutan  berkenan ke PPS atau KPUD  terdekat. DPT kewenangan KPU, bukan Dukcapil Kemendagri,” tegasnya.

Tjahjo menjelaskan Kemendagri hanya memiliki posisi untuk menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Sedangkan untuk DPT menjadi kewenangan KPU yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).  “Jangan sampai ada persepsi keliru soal DPT ini,” ujarnya.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait