Timses Jokowi Persilakan Bawaslu Awasi Kampanye di Pesantren

Tandaseru – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Abdul Kardi Karding menilai sebenarnya pesantren tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga pendidikan.

Namun, mereka akan mematuhi larangan untuk berkampanye di pesantren, meskipun calon Wakil Presiden Ma’ruf sering berkeliling dan bersilaturahmi ke pesantren.

“Sebenarnya tidak bisa disamakan antara pesantren dan lembaga pendidikan umum. Kenapa? Pesantren itu, yang disebut santri ada dua jenis, ada santri yang tinggal bertahun-tahun dan ada yang memang tidak tinggal di situ,” ujar Karding di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Karding mengatakan umumnya para santri sudah tinggal pesantren di Indonesia sudah sejak masuk sampai lulus. Rumah para santri, kata dia, berada di pesantren tersebut.

“Rumah mereka (para santri) di situ. Bayangkan kalau mereka tidak mendapatkan informasi politik,” tandas dia.

Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diperjelas lagi dalam Peraturan KPU, kata Karding, sudah mengatur larangan kampanye di lembaga pendidikan dan menyebutkan pesantren merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan, TKN pastikan Ma’ruf tidak berkampanye di pesantren. Menurut dia, Ma’ruf hanya bersilahturahmi ke pesantren.

“KH Ma’ruf Amin tak berkampanye di sana (pesantren) dan silakan Bawaslu melakukan pengawasan. Kita terbuka kok. Kami ikut aturan walaupun kami merasa dirugikan. Mestinya boleh, yang nggak boleh politisasi pesantren,” terang dia.

Lebih lanjut, Karding menjelaskan sebelum menjadi cawapres, Ma’ruf sering berdakwah dan salah satu rutinitasnya adalah berkunjung ke komunitas-komunitas.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait