TKN Jokowi: Dana Operasional Kelurahan tak Terkait Pilpres

Tandaseru – Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf membantah tudingan yang menyebut kebijakan dana operasional kelurahan pada 2019 sebagai bentuk pencitraan jelang Pilpres.

“Dana operasional itu sesuatu yang sudah dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN),” kata Wakil Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Arsul Sani di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/10).

Arsul mengkritik partai oposisi yang menyebut dana operasional kelurahan merupakan pencitraan Jokowi untuk Pilpres 2019. Pasalnya pada saat pembahasan RAPBN di parlemen, tak ada parpol yang menyatakan tidak setuju.

“Di pembahasan RAPBN, partai di luar Koalisi Indonesia Kerja setuju-setuju saja, tapi kok di luar mengatakan ini pencitraan?,” ujarnya.

Menurut Arsul, partai yang tidak setuju dengan rencana anggaran operasional kelurahan seharusnya menyampaikannya pada saat pembahasan RAPBN. Bukan mengeluarkan kebijkan setelah kebijakan itu diketok.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan rencana pemerintah yang akan segera mengeluarkan program dana kelurahan pada 2019. Mengutip keterangan Biro Pers Kepresidenan, kebijakan tersebut diterbitkan menanggapi banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

“Mulai tahun depan, perlu saya sampaikan, terutama untuk kota, akan ada yang namanya anggaran kelurahan. Banyak keluhan, Pak ada dana desa, kok enggak ada dana untuk kota. Ya sudah tahun depan dapat,” tutur Presiden Jokowi.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -