TNI Terima ‘Restu’ Terlibat Pemberantasan Terorisme

JAKARTA (!) – DPR melalui panitia khusus (Pansus) revisi UU Terorisme dan pemerintah merestui keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

“Diatur di pasal 43H revisi UU Teroris,” kata anggota Pansus Terorisme Bobby Adhityo Rizaldi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Nantinya, regulasi ini dibuat dalam tiga ayat, salah satunya keharusan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai sebuah keputusan politik negara, untuk memobilisasi kekuatan TNI sesuai dengan UU 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Perpres ini harus diselesaikan paling lama 1 tahun setelah Revisi UU TPT ini diundangkan,” ucapnya.

Bobby juga sepakat bentuk Perpres ini bisa mengatur hal-hal yang belum termasuk dalam UU 34/2004 agar sejalan dengan revisi UU Tindak Pidana Terorisme.

“Adapun hal yang baru dan merupakan terobosan politik legislasi, dimana Pemerintah Setuju agar dalam proses pembuatan Perpres soal keterlibatan TNI, akan dikonsultasikan dengan DPR. Karena dalam psl 7 ayat 2 UU 34/2004 disebutkan bahwa OMSP harus dengan keputusan politik negara (Pemerintah dan DPR),” kata Bobby.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -