Tolak Aturan Larangan Koruptor Nyaleg, Ini Alasan Menkumham

Tandaseru – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berkeras untuk memastikan menolak usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal Peraturan KPU terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif. Alasan diungkap.

“Karena bertentangan dengan UU, bahkan tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi,” ujar Yasonna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Yasonna mengaku akan segera memanggil KPU untuk memberikan penjelasan. Yasonna mengklaim, aturan pelarangan seseorang berkompetisi politik hanya bisa dilakukan pengadilan dengan putusan pencabutan hak politik individu.

“Menghilangkan hak orang itu tidak ada kaitannya dengan PKPU, bukan kewenangan KPU. Yang dapat melakukan itu adalah UU dan keputusan hakim,” tegasnya.

Atas pertimbangan itu, Yasonna meminta untuk tidak memaksakan dirinya menandatangani PKPU tersebut.

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Tandaseru.id menggunakan cookies untuk meningkatkan pengalaman pembaca. Mengerti -