Trisakti dan Visi Politik Luar Negeri Indonesia

Seperti Pilpres 2014, Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin juga mengusung frasa ‘berdaulat, berdikari, dan berkepribadian’ dalam Pilpres 2019, yang dikenal sebagai Trisakti.

Ajaran Bung Karno yang dicanangkan pada 1963 ini berintikan nilai-nilai dasar bagaimana membangun bangsa (nation character building), yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial budaya.

Apabila diresapi, Trisakti mengerucut pada satu titik makna yakni kemandirian (self-reliance). Kemandirian ini harus dimanifestasikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam politik luar negeri dan diplomasi.

Pertanyaannya adalah, bagaimana menafsirkan Trisakti yang berintikan kemandirian itu dalam pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi?

Pertama, berdaulat dalam politik. Sebagai pelopor konsep politik bebas-aktif dalam persaingan hegemoni politik internasional, Indonesia sudah teruji oleh sejarah: tidak mudah tunduk pada satu kekuatan politik dunia.

Dengan segala potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun alamnya, Indonesia terlalu besar dan tangguh untuk bergantung pada satu kekuatan politik dunia.

Indonesia justru mampu ‘bermain’ di antara tarikan kekuatan negara adidaya. Satu contoh sikap mandiri politik luar negeri Indonesia terlihat ketika AS meminta Indonesia untuk ikut koalisi Barat guna menginvasi Afghanistan dan Irak memerangi teroris.

Indonesia dengan tegas mengatakan tidak karena memperhitungkan konstituen Islam di dalam negeri. Ternyata, sikap tegas dan berbeda yang ditunjukkan Indonesia ini tidak mengganggu hubungan Indonesia-AS.

Sikap berbeda dalam menyikapi  isu terorisme menjadi contoh kemandirian dan kedaulatan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Nilai kedaulatan dan kemandirian Trisakti politik luar negeri Indonesia juga terlihat ketika harus berurusan dengan China soal kapal pencuri ikan di Laut Natuna Utara.

Padahal, Indonesia dan China memiliki hubungan erat di bidang ekonomi. Akan tetapi, ketika menyangkut kedaulatan teritorial, Indonesia tak segan menunjukkan sikap tegas terhadap kapal pencuri ikan China.

Sikap tegas terhadap siapa saja yang mencoba mencederai kedaulatan, teman baik sekalipun, mencerminkan dipegang-teguhnya nilai kemandirian dan kedaulatan seperti dititahkan Trisakti.

Nasionalisme Ekonomi

Kedua, berdikari dalam ekonomi. Ekonomi berdikari menitahkan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada potensi nasional.

Dilihat dari sisi sejarah, konsep berdikari ini bermuasal dari paham marhaenisme Bung Karno yang mengamanatkan pemberdayaan wong cilik yang memiliki alat produksi sendiri.

Dalam konteks kekinian, marhaenisme dan berdikari mestinya berpihak kepada usaha kecil-menengah, petani dan nelayan. Akan tetapi, ada masalah persepsi politik warisan sejarah di sini.

Keberpihakan pada usaha kecil dan potensi nasional acap kali dituduh sebagai nasionalisme ekonomi yang anti-asing.

Namun, marhaenisme Bung Karno sesungguhnya juga mengajarkan sosio-nasionalisme, yakni nasionalisme yang dikembangkan dalam pergaulan sosial internasionalisme.

Dalam konteks ini, nasionalisme ekonomi harus beradaptasi dengan kaidah-kaidah pergaulan internasional dan karena itu tidak menegasikan modal asing. Alhasil, nasionalisme dalam ekonomi berdikari bertumpu pada kekuatan nasional dengan memanfaatkan berbagai sumber daya, termasuk modal asing.

Pemanfaatan modal asing ini haruslah diletakkan dalam bingkai martabat sebagai bangsa bebas yang menentukan kebutuhannya sesuai dengan kepentingan nasional.

Kebijakan ekonomi Trisakti mestinya berpihak pada pengusaha kecil-menengah, petani dan nelayan, karena terbukti kelompok inilah yang relatif stabil menghadapi guncangan ekonomi global.
Ketangguhan menghadapi guncangan itulah esensi dari kemandirian.

Pemberdayaan nelayan dan infrastruktur laut menjadi krusial apabila pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tetap ingin merealisasikan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Diplomasi Kebudayaan

Ketiga, berkepribadian dalam sosial budaya. Pilar ketiga Trisakti ini didasarkan pada kesadaran bahwa Indonesia memiliki budaya, baik dalam pengertian nilai maupun produk, yang khas dan beragam.

Dalam pelaksanaan diplomasi dan kebijakan politik luar negeri, budaya selama ini dijadikan instrumen diplomasi. Akan tetapi, pertunjukan budaya mestinya bukan untuk kepentingan budaya dan pertunjukan budaya itu sendiri.

Diplomasi kebudayaan tidak harus selalu dimaksudkan sebagai diplomasi pencitraan negara yang kaya budaya, tetapi harus diartikulasikan dalam narasi besar: Indonesia yang menghargai perbedaan dan keberagaman.

Diplomasi kebudayaan Indonesia di luar negeri harus menarasikan kesatuan dan keutuhan bangsa yang tetap eksis justru karena adanya sikap saling menghargai perbedaan adat, tradisi, budaya dan agama.

Inilah profil diplomasi kebudayaan yang mengandung nilai strategis: mencitrakan Indonesia yang bersatu, moderat dan toleran. Itulah sejatinya kepribadian budaya Indonesia yang disabdakan oleh Trisakti.

Ketiga citra yang diproyeksikan melalui diplomasi kebudayaan itu membuat manuver diplomasi Indonesia menjadi luwes, yang pada gilirannya memperluas ruang jelajah diplomasi untuk kepentingan terkait politik dan ekonomi nasional.

Diplomasi melalui pertunjukan budaya yang khas, unik, tetapi beraneka itu harus mampu menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia terbiasa menghargai keberagaman atau pluralisme.

Sikap menghargai keberagaman ini menempatkan Indonesia selalu dalam arus utama pergaulan dunia. Diplomasi budaya yang mencitrakan Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya, utuh sebagai bangsa, karena nilai-nilai moderat dan toleran adalah ciri dari diplomasi dan politik luar negeri yang berkepribadian, seperti dititahkah oleh Trisakti.

Darmansjah Djumala 

Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Vienna; Dosen S-3 Hubungan Internasional Fisip, Universitas Padjadjaran, Bandung

Dapatkan berita terbaru langsung dari Tandaseru.id

Kumpulan Berita Terkait