Zulkifli Hasan Berharap Pemerintah-DPR Segera Sahkan RKUHP

Tandaseru – Ketua Majelis Permusyawaran Rakyat Zulkifli Hasan konsultasi antara Presiden Joko Widodo dan anggota DPR sepakat mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

“Saya berharap bisa disepakati dalam konsultasi ini sehingga UU ini bisa diselesaikan oleh periode sekarang sehingga ada prestasi ya,” ujar Zulhas di Gedung DPR, Jakarta (23/9).

Ketua Umum PAN itu mengatakan RKUHP sangat penting disahkan. Menurutnya, KUHP yang saat ini berlaku merupakan peninggalan Belanda. Ia berkata perlu ada perubahan untuk menyesuaikan dengan dengan kondisi saat ini.

Zuljhas mengklaim semua pihak tidak mungkin setuju dengan RKUHP. Dia menyarankan kepada pihak yang menolak untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konatitusi atau Mahkamah Agung.

“Memang sulit sekali kalau nunggu ini semua setuju, tidak mungki. Menurut saya nanti kan bisa digugat ke MK (atau) MA kan bisa revisi gitu, tapi kita punya dulu UU yang namanya made in Indonesia,” ujarnya.

Zulhas mmenyebut sejumlah anggota DPR yang mengurus RKUHP akan menghadap Jokowi, siang ini. Dalam pertemuann itu, kedua belah pihak diklaim akan membahas masukan publik, terkait dengan permintaan Jokowi agar pengesahan RKUHP ditunda.

“Yang saya harapkan ada kesepakatan, tapi kalau tidak ada tentu saya terakhir ikut Pak Jokowi. Kan (PAN) mendukung tidak pakai syarat,” ujar Zulhas.