Warna-Warni Indonesia

7 April, Batas Akhir Operasi Money Changer Tanpa Izin

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menentukan batas akhir operasi bagi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), atau umum disebut sebagai money changer, yang tidak memiliki izin operasi dan belum mengajukan izin ke BI pada tanggal 7 April 2017.

Dalam keterangan resmi yang disiarkan Rabu (29/3), BI menyebutkan bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)No.18/20/PBI/2016 perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

Selanjutnya, apabila masih terdapat money changer tak berizin setelah tanggal tersebut, BI akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha/pencabutan izin usaha. Berdasarkan catatan BI, hingga akhir Maret 2017, sebanyak 44 KUPVA BB tidak berizin telah mengajukan izin ke BI.

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian Cek Pelawat. Money changer selama ini menjadi tempat alternatif selain bank untuk menukarkan valuta asing. Peraturan perizinan bagi usaha tersebut ditetapkan BI agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, demi mencapai pengembangan industri yang sehat dan efisien.

Sejak terbitnya PBI mengenai KUPVA BB, BI telah melakukan berbagai sosialisasi serta memberi imbauan kepada pelaku usaha untuk mengajukan izin ke Bank Indonesia. Lebih jauh lagi, BI juga memerintahkan kepada penyelenggara money changer yang telah berizin untuk menghentikan kerja sama dan transaksi dengan pelaku yang tidak berizin dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar ketentuan itu.

Selain itu, BI juga terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai instansi terkait seperti Kepolisian, BNN, KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, serta asosiasi-asosiasi (money changer, perhotelan, mal, travel, Perusahaan Daerah pengelola pasar) dalam rangka penertiban money changer tidak berizin ini.

BI juga terus mendukung dan bekerja sama dengan Kepolisian, PPATK, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta instansi terkait lainnya dalam operasi penertiban apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran seperti kejahatan pencucian uang, pendanaan Narkoba, dan terorisme. Untuk itu, BI, Kepolisian, BNN, KPK, dan PPATK telah sepakat untuk melakukan tukar menukar informasi dalam rangka mencegah kejahatan extraordinary crime yang dilakukan melalui money changer berizin maupun tidak berizin.

Di sisi lain, BI juga mengimbau masyarakat agar selalu menggunakan KUPVA yang telah memperoleh izin Bank Indonesia, yang dapat dilihat dari logo KUPVA BB, sertifikat dari Bank Indonesia, serta papan nama yang disertai nomor izin. Pada saat yang sama, BI juga meminta masyarakat untuk memberikan informasi ke kantor Bank Indonesia terdekat atau melalui contact center BI 131 bila masih menemukan KUPVA BB tanpa izin.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com