Reformasi Pajak, Pengamanan Penerimaan Negara

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan tentunya dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga, serta memberi kesempatan wajib pajak untuk memperoleh keadilan perpajakan.

Karena itu, berakhirnya program Amnesti Pajak pada 31 Maret 2017 yang merupakan bagian pertama dari reformasi perpajakan, sedangkan tahap berikutnya membangun kepercayaan Wajib Pajak (WP) serta pelaku usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

“Kita mencari titik keseimbangan antara memperbaiki pelayanan, kepastian dan melakukan enforcement di dalam pelaksanaan perundang-undangan, serta memulai budaya kepatuhan”, ungkap Menkeu pada wartawan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda,

Selain itu, DJP dan DJBC akan melakukan peningkatan sinergi melalui joint analysis dan business process, joint operation, joint collection, joint investigation serta pembentukan single identity atau business profile dengan menyatukan Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mulai 6 Maret 2017.

Penyatuan ini diharapkan mempermudah akses ke sistem kepabeanan dengan menggunakan NPWP serta memberi infromasi rekam jejak tentang baik atau buruknya kepatuhan pengguna dari sisi perpajakan.

“Kita akan terus memperbaiki koordinasi antara DJP dan DJBC. Ini salah satu quick wins yang sangat kita ukur”, tutup Menkeu. (arh)