Yasonna: Saya Siap Memberikan Saksi Kasus E-KTP

JAKARTA (!) – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan dirinya siap memberikan kesaksian dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP.

Nama Yasonna sempat disebut-sebut dalam kasus proyek e-KTP. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa, yakni mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

“Belum tahu. Iya, kita siap saja. Mana ada urusanlah gitu,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/4).

Sampai saat ini, Yasonna mengaku belum mendapatkan pangilan dari pengadilan.

“Belum, belum, belum,” tegasnya.

Sementara itu, pada sidang lanjutan e-KTP hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan delapan saksi. Sebagian saksi berasal dari pihak pemerintah, yakin Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Menurutnya, Jaksa Penuntut Umum KPK menggunakan pemanggilan ini untuk mengetahui proses pengadaan e-KTP.

Kedelapan saksi tersebut adalah F.X. Garmaya Sabarling selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sambas Maulana selaku Direktur Keuangan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, serta Kristian Ibrahim Moekmin selaku staf Pusat Komunikasi Kementerian Luar Negeri.

Selain itu JPU KPK juga menghadirkan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga LKPP sekaligus Ketua Tim Pendamping Proyek e-KTP, Setya Budi Arijanta dan Meidy Layooari selaku pegawai BPPT.

Ada pula tiga orang dari pihak swasta yakni Wirawan Tanzil selaku Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Berman Jandry S Hutasoit selaku Business Development Manager PT Hewlett Packard Indonesia dan Wiraswasta Home Industri Jasa Elektroplating, Dedi Prijono.