Jakarta Padat, Diperlukan Pusat Pemerintahan Alternatif

JAKARTA (!)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, rencana adanya pusat pemerintahan alternatif karena Jakarta dinilai sudah terlalu padat. Namun, butuh kajian karena menyangkut fasilitas kantor instansi pemerintah dan lembaga pendukung lainnya.

“Karena apapun kalau sedang dalam keadaan darurat perlu ada alternatif. Seperti dulu sempat kan ibukota pindah ke DI Yogyakarta,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo di kantornya, Selasa (11/4).

Menurut dia, masalah pemindahan ibukota negara ini sudah dipikirkan sejak lama. Pada era Presiden Soekarno, ini masuk dalam rencana pembangunan semesta jangka panjang pemerintah. Hanya untuk daerah mana saja yang dituju sebagai ibukota nantinya Tjahjo enggan berkomentar.

Sebelumnya, Kota Palangkaraya dikabarkan sempat menjadi daerah tujuan pembangunan ibukota. Namun, Mendagri menjelaskan kalau banyak wilayah yang dikaji lebih dalam, karena hampir semuanya memiliki desain kantor pemerintahan yang baik. Di Jawa semisalnya Kota Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya.

“Hanya saja, waktunya mungkin tidak seperti yang diharapkan (dekat-dekat ini). Kalau Presiden sudah lempar wacana kan memang semua bergerak, termaksud spekulan tanah,” ujar dia.

Mendagri juga mengungkapkan perlu banyak pertimbangan dalam menetapkan suatu daerah menjadi ibukota negara Indonesia. Salah satunya seperti adanya kemudahan akses transportasi.

“Dari gubernur juga telah siapkan lahan termasuk bandara. Karena ibukota harus mudah aksesnya. Presiden sudah ada kebijakan untuk mengkaji karena harus dilihat dari berbagai aspek, dikaji oleh Bappenas,” tutur Tjahjo.

Sejauh ini Presiden Joko Widodo memang masih fokus pada pembangunan infrastruktur sosial di daerah. Sebagaimana target pemerintah saat ini yakni mempercepat pemerataan pembangunan.

“Masih lama saya kira. Jangka pendek belum. Presiden masih fokus infrastruktur sosial hingga tahun kelima ini,” ucap Tjahjo.(arh)