Kyai Ma’ruf: Jangan Ada Mobilisasi Massa dari Pihak Manapun!

JAKARTA (!) – Para ulama dan tokoh muslim mendukung imbauan Presiden Joko Widodo agar Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berlangsung kondusif dan aman, termasuk mencegah mobilisasi massa dari luar daerah.

“Masalah pilkada, beliau meminta para ulama ikut menenangkan supaya situasi tetap kondusif, jangan sampai merusak suasana dan membuat bangsa ini menjadi terpecah,” kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kyai Ma`ruf Amin di kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (17/4).

Dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Wiranto serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.

Selain Ma’ruf, ulama dan tokoh yang turut hadir dalam pertemuan itu antara lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahmud MD, Jimly Asshiddiqie, Hamdan Zoelfa yang juga Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam (SI) Indonesia, ustaz Arifin Ilham, ustaz Yusuf Mansyur, dan ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Para ulama sepakat mendukung kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden, termasuk pilkada agar kondusif sehingga Pilkada DKI yang akan dilaksanakan 19 April nanti jangan ada mobilisasi dari pihak manapun sehingga menimbulkan ketidakstabilan di DKI Jakarta dan membawa pengaruh buruk ke tingkat nasional,” tambah Ma`ruf.

Baca Juga:

Kapolda: Jika Kalah, Pendukung Gunakan Jalur Hukum

Kapolri: Keberagaman Menjadikan Indonesia Unik dan Bisa Unggul

Sebelumnya di media sosial banyak beredar ajakan Tamasya Almaidah, yang mendorong mobilisasi massa dari luar Jakarta untuk mengawasi TPS-TPS di Jakarta.

“Kita menanggapi kemungkinan mobilisasi massa dari pihak manapun bukan saja satu pihak tapi juga dua pihak, kami tidak ingin mobilisasi apapun namanya karena akan menimbulkan masalah kalau ada konflik di Jakarta karena itu yang tidak kita inginkan,” jelas Ma`ruf.

Para ulama, menurut Ma`ruf, bahkan mengusulkan ke Presiden untuk memanggil tim sukses kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

“Dari para ulama, kita mengimbau semua pihak dan kita bahkan minta agar Presiden memanggil dua tim sukses itu, jangan sampai tim sukses yang terus menimbulkan masalah sehingga terjadi konfilik yang lebih memanas supaya tensi diturunkan dipanggil dinasihati sehingga mereka tidak lagi berkompetisi secara tidak sehat,” jelas Ma`ruf.

Selain soal Pilkada DKI Jakarta, Presiden juga menyampaikan sejumlah hal lain kepada ulama.

“Salah satunya adalah redistribusi aset tanah-tanah yang akan dibagikan ke masyarkat kepada organisasi masyarakat, kepada pesantren-pesantren, kemitraan pengusaha besar dan masyarakat dan dengan ormas dan juga masalah narkoba yang semakin hari makin memprihatinkan serta masalah terorisme dan radikalisme,” tambah Ma`ruf.

Sebelumnya, Presiden juga menggelar pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Pol) Budi Gunawan.

Seusai pertemuan itu, Kapolri kembali menegaskan agar tidak perlu ada pengerahan massa saat Pilkada putaran kedua DKI Jakarta.

Imbauan Kapolri melengkapi maklumat serupa yang sebelumnya telah disampaikan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochamad Iriawan. “Tidak perlu untuk ada pengerahan massa sampai ke Jakarta,” katanya kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/4).

Larangan pengerahan massa itu sebab perangkat yang melengkapi mekanisme Pilkada sudah ada, termasuk peran Bawaslu, saksi-saksi, pengamat independen, dan media massa.

“Kalau sampai ada pengerahan massa yang terkesan intimidatif, maka Polri sekali lagi dengan diskresinya dapat melakukan penegakan hukum bahkan dalam bahasa yang lebih tegas, kita dapat amankan yang bersangkutan paling tidak 24 jam,” tegas Kapolri.

Larangan mobilisasi itu, menurut Tito, bukan hanya terkait dengan seruan Tamasya Almaidah yang sebelumnya marak di media sosial, tetapi juga mobilisasi massa oleh pihak lain. “Imbauan ini kepada semua pihak, bagi semua pendukung pasangan calon,” ujar Tito.(hl)