Presiden Segera Menindaklanjuti Temuan BPK

JAKARTA (!)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menindaklanjuti apa yang menjadi temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berupa  5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan senilai Rp19,48 triliun.

Temuan itu diungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 yang disampaikan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin.(17/4)

“Presiden menginginkan pemerintahan ini secara transparan, credible, kalau ada permasalahan maka segera diselesaikan,” kata Pramono kepada wartawan, usai mendampingi Presiden Jokowi menerima para pimpinan BPK.

Salah satu contoh, lanjut Seskab, misalnya kementerian/ lembaga yang sudah disampaikan oleh Ketua BPK, maka Presiden langsung memerintahkan kepada menteri terkait, kepada Menko untuk segera ditindaklanjuti, diselesaikan.

Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengatakan  ada tiga permasalahan yang diungkap dalam laporan yang diserahkan kepada Presiden Jokowi itu, Pertama, soal jaminan kesehatan nasional untuk mendukung pelayanan kesehatan yang belum memadai, di mana pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan RSUD ditemukan belum didukung dengan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia yang memadai.

Kedua, soal pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD, SMP, SMA/SMK antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang hingga belum diatur.

Dan ketiga, yakni soal wajib pajak yang wajib memungut pajak pertambahan nilai pada empat KPP (Kantor Pelayanan Pajak), Wajib Pajak besar terindikasi belum menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar, dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.(arh)