BKPM Belum Terima Pengajuan Investasi  ‘Disneyland’ Boyolali

JAKARTA (!) – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan belum menerima pengajuan perizinan investasi taman hiburan sekelas “Disneyland” di Boyolali, Jawa Tengah, menyusul kabar mengenai rencana pembangunan wahana tersebut.

Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Sinosure di Jakarta, Selasa (18/4) mengatakan pihaknya sama sekali belum menerima pengajuan perizinan taman hiburan di Boyolali. “Yang jelas, belum ada permohonan penanaman modal di BKPM,” ucapnya.

Pembangunan taman hiburan sekelas “Disneyland” di Boyolali dikabarkan akan didanai oleh holding investor asing dari Finlandia, Selandia Baru, Singapura dan Malaysia. Nilai investasi kawasan taman hiburan disebut-sebut mencapai Rp6,1 triliun. Lahan yang dibutuhkan seluas 100 hektar yang diperkirakan memiliki daya tampung parkir kendaraan mencapai 22.000 mobil.

Bupati Boyolali Seno Samodro menjelaskan konsep taman hiburan itu nantinya bukan seperti Disneyland yang sudah beredar sekarang ini. Namun, konsepnya gabungan dari sejumlah “franchise” taman hiburan yang sudah ada.Seno mencontohkan konsep gabungan wahana taman hiburan, seperti Disneyland, Universal Studio, dan Warner Bross.

Rencananya wahana hiburan itu dirancang untuk beroperasi selama 24 jam nonsetop dengan tiket masuk sebesar Rp50 ribu.Namun, lanjut dia, pengunjung yang akan mencoba semua wahana taman hiburan membutuhkan biaya sekitar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per orang.

Ia juga memastikan rencana pembangunan wahana taman hiburan di Boyolali bukan hanya wacana, melainkan pihaknya sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan investasi taman hiburan pada bulan Desember 2016.Menurut Seno, pembangunan akan dimulai pada bulan September 2017, dan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun.

Azhar menjelaskan, jika melibatkan investasi atau penanaman modal asing (PMA), maka perizinan investasi harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM Pusat. “Kalau PMA berarti harus ke kami, tapi kan belum ada izin ke kami, ya berarti belum ada. Kalau benar ada (proyek tersebut) pasti datang ke kami,” ujarnya seperti dikutip dari laman antara.(arh)