Federasi SP BUMN Bersatu Desak KPK Audit BPDP Sawit

JAKARTA (!) – Federasi SP BUMN Bersatu mendesak KPK melakukan audit investigatif penggunaan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit karena terindikasi menyalahi UU Perkebunan.

“Soal kasus ini KPK harus bergerak memeriksa penggunaan dana hasil pungutan eksport CPO yang nilainya triliunan rupiah, sebab diduga banyak diselewengkan dalam penggunaannya,” kata Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Tri Widodo Sektianto, Rabu (26/4).

Tri mengatakan, ada kecurigaan dalam penggunaannya dan tidak pernah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak BPDP dibentuk pada 2015 dan mulai melakukan pungutan hasil ekspor CPO.

Lebih lanjut, Federasi SP BUMN Bersatu menyerukan Presiden Joko Widodo untuk membubarkan BPDP yang berpotensi menjadi sumber korupsi di industri sawit dengan nilai mencapai triliunan rupiah dari penghimpunan dana pungutan ekspor CPO itu.

Tri juga menyerukan, dari pungutan ekspor CPO tersebut negara tidak diuntungkan, tetapi sebaliknya perkebunan sawit milik negara dan petani sawit serta perkebunan swasta yang dirugikan.

“Karena pungutan ekspor CPO sebesar USD50 mengurangi pendapatan PTPN dan petani akibat harga tandan buah segar dibebani oleh punguntan ekspor CPO tersebut,” tambahnya. (bm)