TNI Diminta Netral dan Tidak Berpolitik

JAKARTA (!) – TNI diminta netral dan tidak mencampuri urusan politik seperti pada tahun 1955. Rencana membebaskan anggota TNI untuk berpolitik dinilai tidak tepat.

Deputi Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengkritik rencana tersebut karena seharusnya TNI tetap netral dan tidak mencampuri urusan politk seperti pada masa lalu.

“TNI tetap netral tidak boleh ikut dalam hak memilih, dan harusnya TNI tetap netral dalam berpolitik. Kenyataannya justru Panglima TNI ingin membebaskan anggotanya dalam menggunakan hak pilihnya,” ujar Wahyu, Selasa, (5/4).

Dia menyayangkan banyak purnawirawan yang masuk ke DPR, apalagi ada juga yang sampai jadi kepala partai seperti di Golkar dan Gerindra. Hal ini menunjukan kurangnya reformasi di DPR.

Selain harus tetap netral, TNI diminta tidak terlalu banyak mencampuri urusan teritorial seperti mengatasi demo dan masalah warga pertanian. Akibatnya, agenda keamanan negara tidak terpantau dengan baik.

Menurut Direktur Imparsial, Al Araf, seharusnya masalah seperti itu bukan tugas TNI. “Presiden harus memperhatikan regenerasi yang mendalam dan bisa memperhatikan sistem keamanan, demi proses penyegaran dalam keamanan,’ ujar Al Araf.

“Purnawirawan tidak seharusnya masuk ke sistem politik, seharusnya TNI tetap netral karena belum tentu mereka bisa untuk terjun ke dunia politik,” ujar Pengamat Politik LIPI Irine Hiraswari dalam diskusi di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (2/5). (ahda/arh)