Penerapan ‘E-Voting’ pada Pemilu 2019 Bergantung KPU

JAKARTA (!) – Pemerintah memastikan sudah siap dengan penerapan sistem e-voting atau sistem perhitungan suara eletronik dalam pelaksanaan pemilu 2019, namun penerapannya bergantung KPU.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah sudah menyelesaikan 97 persen dari 78 juta pemilih sehingga data kependudukan dianggap sudah siap dipakai, sehingga sudah bisa untuk sistem e-voting.

“Per hari ini, sudah mencapai 97 persen data penduduk dari 78 juta pemilih. Kemendagri menyiapkan pemilih pilkada 2018-2019 seandainya akan e-voting datanya siap, tinggal penyelenggaranya siap atau tidak,” kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, (4/5).

Meskipun demikian, Tjahjo mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara hanya menginginkan suara masuk pada detik yang sama ke pusat, usai proses pemungutan suara.”India yang jumlah penduduknya lebih banyak dari Indonesia saja bisa, mengapa kita tidak. E-Voting sangat mungkin dilakukan,” ujar dia belum lama ini di Yogyakarta.

Untuk mewujudkan e-voting itu, Kemendagri akan menyiapkan data, KPU menyiapkan regulasinya, pengawalan pada Bawaslu, pengamanan pada TNI, BIN, fungsi-fungsi monitoring pada perguruan tinggi, elemen masyarakat dan pers.

Dengan e-voting tersebut, kotak suara yang harus bermalam di kecamatan sehingga menimbulkan kerawanan, bisa dihindari. Pemerintah awalnya menargetkan pemberlakukan e-voting pada Pemilu 2024. Namun peluang pemberlakuannya bisa saja di 2019.

Meski belum diatur dalam UU Pemilu yang baru, e-voting akan membantu proses efisiensi. Namun diharapkan, e-voting sudah akan masuk dalam UU Pemilu. (arh)