PLN Kaltimra Targetkan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW

BALIKPAPAN (!) – Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN, Djoko R Abumanan mengatakan PLN menarget pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 91 persen.

“PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menargetkan pembangunan 10.000 Mega Watt (MW) pembangkit listrik dan 2.900 km jaringan transmisi  di wilayah ini hingga tahun 2019, “ ungkap Djoko R Abumanan Jumat (12/5).

Dijelaskannya, target 10.000 MW adalah bagian dari 35.000 MW target PLN secara nasional. Saat ini, untuk sistem Mahakam sudah masuk daya tambahan sebesar 200 MW yang berasal dari PLTU Teluk Balikpapan 110 MW dan 90 MW dari surplus atau kelebihan daya Sistem Mahakam saat ini.

Sistem Mahakam adalah jaringan pembangkit dan distribusi listrik yang meliputi Kota Balikpapan, Samarinda, dan Tenggarong, serta Kota Bontang.

Wilayah tersebut memerlukan setrum hingga 360-400 MW saat beban puncak yang berlangsung antara pukul 18.00-22.00 WITA setiap hari. Dalam keadaan normal saat ini PLN mampu menyediakan daya hingga 600 MW.

Dijelaskannya, PLN juga memasok kelistrikan di tiga kawasan industri Kalimantan Timur, yaitu di Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan dengan skema excess power sebesar 2×15 MW, rencana memasok listrik ke Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan rencanan pembangunan gardu induk di Maloy, Kabupaten Kutai Timur.

“Kami juga melakukan kerjasama excess power sebesar 2×7 MW untuk kawasan industri Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara,” ucap Abumanan.

Sementara itu, General Manager PLN Kaltimra Tohari Hadiat mengatakan pemberlakuan subsidi tepat sasaran ini bisa menghemat uang negara Rp22 triliun. PLN Kaltimra mencabut subsidi listrik bagi 347.698 pelanggan 900VA sejak awal 2017 lampau, dan menyisakan 40.867 pelanggan yang benar-benar dianggap perlu subsidi.

Untuk menentukan penerima subsidi itu PLN telah menggelar survai sepanjang tahun 2016 dan verifikasi lapangan. (antara/arh)