Kasus Ahok Picu Intoleransi, Aktor Politik Diminta Setop Tunggangi

JAKARTA (!) – Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai aktor politik berperan besar menyetir isu di masyarakat terkait kasus penodaan agama yang menyeret Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Kontroversi mengenai kasus itu semakin memanas setelah majelis hakim memvonis Ahok dua tahun penjara karena disebut terbukti melakukan penistaan agama. Aksi unjuk rasa pun marak di sejumlah daerah memprotes hukuman terhadap Ahok.

“Ini saya pikir isu yang diproduksi elite. Pilkada ini produk demokrasi liberalistik, yang menghadirkan head to head kontestasi. Itu menghadirkan emosi publik, penuh tafsir, maka lahirlah intoleran, radikal,” ujar Ubedilah, Sabtu (13/5).

Menurut dia, aktor politik berperan besar menyetir isu di tengah masyarakat, ditambah masyarakat kurang memahami proses peradilan. Akibatnya, muncul gerakan-gerakan dari massa pro maupun kontra.

“Di tingkat masyarakat itu belum punya kepercayaan atas proses peradilan. Ini ada kepentingan politik. Elit-elit itu mengikis tafsir tersebut di arena publik,” ujar Ubedilah.

Sementara itu, pengacara Ahok, I Wayan Sudirta menuding perkara Ahok sejak awal kontroversial akibat banyaknya tekanan dari luar.

“Sejak awal perkara ini kontroversi. Ada tekanan-tekanan dari elit politik, dari demo-demo. Sampai ke pengadilan tinggipun didemo. Ini fakta,” ujar Sudirta.

Menurut dia, tekanan itu mempengaruhi keputusan hakim dan ada elit politik yang bermain di balik layar.

“Hentikanlah remote politik dari luar. Kasian pengadilan, kasian hakimnya. Kalau ditekan putusannya bisa sesat,” ujar Sudirta.