© 2021 - Tandaseru.id.
Managed by PT. Media Garda Bangsa
JAKARTA (!) – Peraturan Presiden mengenai pembentukkan badan pengelola Bank Tanah diharapkan dapat terbit pada Agustus 2017 sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
Tenaga Ahli Menteri ATR, Himawan Arif Sugoto mengatakan Bank Tanah juga dapat memberikan pengelolaan tanah kepada swasta yang memiliki Hak Guna Bangun (HGB) hingga Hak Guna Usaha (HGU). Tanah tersebut dapat dibangun berbagai fasilitas, namun fasilitas tersebut harus memperoleh persetujuan dari Kementerian ATR.
“Untuk tata kelolanya nanti kita bisa manfaatkan tanah-tanah yang juga nanti kita bisa kerjasamakan dengan pihak ketiga diberikan hak pakai,” ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Selasa (16/5).
Dia mengatakan rancangan akhir aturan tersebut akan dibahas di tingkat Menteri pada akhir Mei 2017 dengan koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
“Kami harapkan tiga bulan setelah disampaikan ke Menko (dapat diterbitkan). Nantinya, badan pengelola bank tanah akan menjadi land keeper, land purchaser, dan land distributor. Tata kelolanya adalah badan layanan umum,” kata dia.
Nantinya Bank Tanah tersebut akan berbentuk seperti Badan Layanan Umum (BLU). Setelah resmi beroperasi, Bank Tanah akan menginventarisir sumber lahan di Indonesia yang dapat dijadikan aset bank tanah. Aset Bank Tanah dapat berasal dari hasil akuisisi, maupun menghimpun dari aset milik pemerintah.
“Potensi aset tanah belum kita ukur tapi sumber-sumber sudah tahu, baik itu tanah akuisisi dari yang ada di tanah itu sendiri bisa juga dari pemerintah,” ujarnya.
“Menteri ATR memiliki kewenangan untuk menetapkan tanah-tanah terlantar atau `idle` menjadi tanah yang dikuasa,” tambahnya.
Kementerian ATR mengharapkan Bank Tanah dapat menciptakan keadilan kepemilikan tanah bagi masyarakat. Pasalnya, kepemilikan tanah kerap dikuasai oleh satu orang atau badan dalam jumlah lahan yang besar.
“Potensinya itu sebenarnya sangatlah besar. Nanti itu bisa maksimalkan peran itu sebanyak mungkin untuk menciptakan keadilan,” tegasnya.(antara/arh)
