BPK: Opini TMP untuk KKP Tidak Menggambarkan Kinerja

JAKARTA (!) – Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer yang diberikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak menggambarkan kinerja kementerian tersebut.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016. Namun ada enam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapat TMP, salah satunya KKP.

Selain KKP, kementerian/lembaga lain yang mendapatkan opini WTP adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Bakamla, dan Badan Ekonomi Kreatif.

“Kita harus pisahkan antara prestasi atau kinerjanya Bu Susi dengan akuntabilitas laporan keuangannya,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara saat diskusi dengan wartawan di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan, dalam laporan keuangan KKP, ada pertanggungjawaban yang tidak terpenuhi misalnya masalah pengadaan ratusan kapal untuk para nelayan. Berdasarkan aturan, ratusan kapal tersebut harus selesai dibuat pada akhir 2016, namun KKP tidak dapat memenuhinya kemudian KKP memperpanjang masa pengadaan hingga Maret 2017.

“Nah syarat-syarat pertanggungjawabannya itu harus ada berita acara serah terima (BAST), ini yang belum lengkap. Proses-proses ini ada yang belum selesai, berarti administrasinya ada yang tidak bekerja, padahal dari segi uangnya sudah keluar,” kata Moermahadi.

Kendati demikian, lanjut Moermahadi, KKP akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK dalam laporan keuangan KKP. Namun, apabila diperlukan, BPK juga bisa melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap laporan keuangan KKP.

KKP sendiri juga disebut tidak keberatan apabila dilakukan PDTT karena merasa tidak ada yang fiktif dalam laporan keuangannya.

“Mereka juga bilang silahkan kalau mau PDTT, karena mereka merasa tidak ada yang fiktif,” ujar Moermahadi. (antara/arh)