Atasi Kelangkaan Pupuk, Pemerintah Perlu Ubah Mekanisme Subsidi

JAKARTA (!) – Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia menilai mekanisme subsidi pupuk belum bisa menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk saat musim tanam sehingga pemerintah perlu mengubahnya.

Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bustanul Arifin mengatakan dana subsidi pupuk digunakan untuk menyubsidi biaya pokok produksi di tingkat produsen. Adanya subsidi pupuk tersebut akan menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan distorsi, serta tidak dinikmati langsung oleh petani.

“Masih belum efektif, kita masih belum tahu arahnya kemana, apakah subsidi langsung ke petani. Pupuk itu perlu ada saat dibutuhkan. Pada satu sisi kelebihan, tapi sisi lain kurang, saat dibutuhkan tidak ada,” kata Bustanul, di Jakarta, Senin.

Dalam diskusi Peta Jalan Menuju Kemandirian Pangan, Bustanul mengatakan bahwa alokasi subsidi pupuk oleh pemerintah mencapai Rp31,2 triliun pada 2017, nilai tersebut naik jika dibandingkan 2016.

Pada 2017, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran sebesar Rp31,33 triliun untuk program subsidi pupuk bagi petani. Alokasi tersebut dianggarkan untuk 8,55 juta ton pupuk dengan tambahan satu ton sebagai cadangan.

“Jika komoditas yang disubsidi tidak efektif, namun jika orangnya akan punya keleluasaan dan punya pilihan. Jika subsidi pupuk itu, bukan dikurangi tapi dialihkan untuk pupuk organik dan biologis, mungkin masalah mengenai kerusahan lahan sudah bisa berkurang,” kata Bustanul.

Bustanul menjelaskan, dengan mekanisme yang ada saat ini, bukan hanya tidak efektif terkait ketersediaan pupuk, namun penggunaan pupuk kimia tersebut juga berdampak terhadap kesuburan lahan. Dengan penggunaan pupuk kimia berlebih akan merusak tanah.

Penggunaan pupuk hampir merata pada petani pangan. Sebanyak 91 persen petani padi tercatat menggunakan pupuk, dengan komposisi pupuk kimia 68 persen dan 23,5 persen menggunakan kimia dan organik.

Sementara sebanyak 83 persen petani jagung juga menggunakan pupuk, dengan komposisi sebanyak 36,8 persen petani menggunakan pupuk kimia serta 46,1 pupuk kimia dan organik.”Ketergantungan tinggi akan berdampak buruk pada kualitas tanah dan kemampuan tanah menahan air. Pada akhirnya berpengaruh pada produksi tanaman,” tutur Bustanul.

Pemerintah berencana untuk mengalihkan subsidi pupuk pada 2018 yang sebelumnya masuk pada aspek biaya produksi industri, menjadi disalurkan langsung pada para petani. Pada tahun ini, pemerintah mulai melakukan uji coba penyaluran dana subsidi tersebut langsung ke petani dengan menggunakan kartu tani.

Tercatat, pemerintah mengalokasikan Rp31,3 triliun untuk subsidi pupuk tahun ini. Industri memproduksi total 10,45 juta ton, atau turun tipis dari produksi di tahun sebelumnya yang sebesar 10,9 juta ton. Saat ini, total kapasitas produksi pupuk di dalam negeri mencapai 14 juta ton

Selama ini, harga yang diproduksi oleh industri tersebut disubsidi dan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang dtetapkan oleh pemerintah. Jika nantinya subsidi itu dialihkan langsung ke petani, harga pupuk akan disesuaikan dengan harga pasar. (antara/arh)