DPR RI: Revisi UU Terorisme Polri dan TNI Bersatu

JAKARTA (!) – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan berpendirian mendukung penuh dalam revisi UU Tindak Pidana Terorisme peran TNI dimasukan dalam salah satu poin revisi UU tersebut.

Lebih lanjut, untuk sistem pengendalian teroris dilakukan secara integritas dan bersama-sama untuk mencegah terjadinya bom bunuh diri di Kampung Melayu.

“Ya artinya sepanjang defenisinya jelas, dalam hal tertentu sekarang ini BKO TNI karena  birokrasi yang terlalu lama ini perlu payung hukum menjadi suporting unit untuk pemberantasan dan pencegahan,” ujar Taufik Kurniawan di komplek parlemen, Jakarta, Selasa (30/5).

Politikus Partai PAN ini, menilai polemik TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme sudah selesai karena Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak mempersalahkan hal itu.

Taufik berharap jika sudah diatur dengan jelas setiap tugas dan wewenang antara TNI dengan Kepolisian pemberantasan terorisme berjalan dengan baik.

“Kalau selama ini muncul biasanya menjadi ruang abu-abu ini tanggungjawab siapa ketika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, saling mengelak atau lempar tangung jawab. Tapi, jika ini sudah menjadi komitmen bersama antara TNI, Polri, bahkan Presiden sudah menginstruksikan, ya bahasanya DPR tinggal mengamini saja,” tambahnya.