APPKSI Minta Polri Ungkap Dugaan Korupsi Kredit Bank Kaltim

JAKARTA (!) –  Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) mengapresiasi Bareskrim Polri menanggapi informasi pengaduan dan minta mengusut tuntas dugaan penyelewengan fasilitas kredit Bank Kaltim.

Surat pengaduan tersebut telah disampaikan melalui Surat Badan Reserse dan Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Nomor : B/746/V/2017/Dit Tipedeksus, tanggal 24 Mei 2017. APPKSI mewakili warga Desa Manamang Kanan, Kec. Muarakaman, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Informasi tersebut kami sampaikan kepada Polri sebagai wujud peran serta kami dalam gerakan anti-korupsi, sebagaimana diakomodir dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional APPKSI Marrie Andi Muhammadiyah, dalam keterangan pers di Jakarta, kamis (1/6).

Ia berharap Polri dapat segera mengungkap para pelaku untuk dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini.

“Sehingga petani kelapa sawit pada umumnya maupun warga Desa Manamang Kanan, Kec. Muarakaman, Kab. Kutai Kartanegara (calon petani kelapa sawit) yang merupakan stake holder dari perkebunan kelapa sawit Indonesia dapat memperoleh perlindungan atas hak-haknya oleh Negara,” ungkapnya.

Menurutnya, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, maka itu mereka meyakini dengan motto POLRI “Profesional, Modern, Terpecaya” (PROMOTER), maka tidaklah berlebihan jika ia meminta pihak kepolisian untuk dapat memproses para terduga yang menggadaikan hak-hak petani/warga calon petani kelapa sawit, dan terduga yang merongrong perekonomian negara, khususnya di sektor Perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat.

“Maka daripada itu dengan kesungguhan POLRI mengungkap kasus ini dan menyeret terduga penyelewengan fasilitas kredit Bank Kaltim itu bukan saja dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pidana serupa,” tuturnya.

Lebih lanjut, dengan terungkapnya kasus ini dengan terang benderang maka kepolisian telah wujudkan unsur yang paling fundamental dari hukum, yaitu Kepastian Hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassighkeit) dan Keadilan (Gerechtigkeit) kepada para petani/warga calon petani kelapa sawit.

“Mengingat bahwa informasi mengenai dugaan penyelewengan fasilitas kredit oleh PT. Bakacak Himba Bahari juga kami teruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kami mengharapkan terjalin koordinasi dan komunikasi yang sangat baik antara penegak hukum tersebut,” tandasnya.

“Dimana KPK dapat kiranya memberikan supervisi yang memadai kepada POLRI. Dan APPKSI akan senantiasa mendukung upaya kedua institusi penegak hukum tersebut untuk menyelematkan kekayaan negara sekaligus memberikan perlindungan bagi hak atas kesejahteraan petani/ calon petani kelapa sawit,” tutupnya.