© 2021 - Tandaseru.id.
Managed by PT. Media Garda Bangsa
WASHINGTON DC (!) – Presiden Amerika Serikat Donald John Trump memutuskan untuk menunda pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem, Israel.
Ia memperbaharui penundaan untuk undang-undang yang mewajibkan relokasi tersebut, seperti yang dilakukan pendahulunya setiap enam bulan sejak 1995.
Meski begitu, Gedung Putih mengatakan bila presiden AS ke-45 itu tetap memenuhi janji kampanye untuk memindahkan kedubesnya, namun ingin memaksimalkan kemungkinan kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.
“Presiden Trump mengambil keputusan ini untuk memaksimalkan peluang agar berhasil merundingkan kesepakatan antara Israel dan Palestina, memenuhi kewajibannya yang sejati untuk membela kepentingan keamanan nasional Amerika,” bunyi pernyataan resmi Gedung Putih.
Selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Trump menyatakan dukungan kuatnya untuk Israel dan berjanji untuk memerintahkan relokasi kedutaan pada hari pertama di kantornya.
Namun tiga minggu usai dilantik, ia mengakui dalam sebuah wawancara dengan sebuah surat kabar Israel bahwa hal ini ‘bukanlah keputusan yang mudah’ dan dirinya masih ‘mempelajari’ masalah tersebut.
Kemudian, pada Mei kemarin, saat berkunjung ke Israel dan Tepi Barat, Trump menyatakan bahwa dirinya akan ‘melakukan segalanya’ untuk membantu Israel dan Palestina mencapai perdamaian, Trump menghindari pembahasan terbuka mengenai potensi pemindahan kedutaan.
Solusi dua negara
Mendengar kabar tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kekecewaannya, namun mengatakan bahwa pihaknya menghargai ‘komitmen Trump untuk memindahkan kedubes di masa depan.’
“Posisi konsisten Israel adalah kedutaan Amerika, seperti kedutaan besar dari semua negara yang memiliki hubungan diplomatik, seharusnya berada di Yerusalem, ibu kota abadi kami,” bunyi keterangan resmi Netanyahu.
Para pemimpin Palestina sendiri telah memperingatkan Trump bahwa pemindahan tersebut akan mengancam solusi dua negara. Duta Besar Palestina untuk AS, Hussam Zomlot, menyambut baik keputusan tersebut.
“Ini sejalan dengan kebijakan lama AS dan konsensus internasional, dan ini memberi kesempatan kepda terciptanya perdamaian,” kata Dubes Hussam.
“Kami siap untuk memulai proses pembicaraan dengan pemerintah AS. Kami serius dan tulus dalam mencapai perdamaian yang adil dan abadi,” ungkapnya, menambahkan. (BBC/Tam)
