Ketum PBNU: Polemik Video Pidato Kapolri Sudah Selesai

JAKARTA (!) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama KH Said Aqil Siradj menilai polemik terkait dengan potongan video pidato Kapolri Jenderal Polisi H. Muhammad Tito Karnavian yang viral akhir-akhir ini sudah selesai.

“Potongan pidato Pak Kapolri yang ada di media yang viral itu sudah selesai, tidak ada lagi kelanjutan,” kata KH Said Aqil Siradj saat bertemu dengan Kapolri di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat Rabu (31/01).

Menurutnya, kasus ini sudah tidak perlu lagi untuk diklarifikasi lagi karena perkaranya video tersebut diputar secara tidak lengkap. Dirinya menganggap jika masih ada yang mempermasalahkan kasus ini berarti harus dicurigai memiliki sebuah kepentingan yang tidak baik.

“Sudah tidak ada lagi, sudah tidak diperlukan lagi untuk Tabbayun (klarifikasi) sudah selesai disini. Kalau yang ingin mengembangkan itu berarti ada tujuan yang kurang baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi H. Muhammad Tito Karnavian sudah mengklarifikasi video pidato yang sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat adalah video tahun lalu.

“Saya bertanya kepada staf saya, karena saya tidak pernah membuat pernyataan itu baru-baru ini. Acara itu juga bukan baru-baru ini. Setelah dicek oleh staf saya ternyata itu adalah pada 8 Februari 2017 setahun yang lalu ketika ada acara halaqah di pesantren Tanara, Serang, Banten di tempatnya KH Ma’aruf Amin (MUI) yang di situ sebagai Rais Aam NU saat itu mengundang saya,” ujar Tito ditempat yang sama.

Dalam menyampaikan kata sambutan, Tito menjelaskan dirinya berbicara kurang lebih selama 26 menit. Namun dirinya tidak menyangka bahwa video yang sempat viral akhir-akhir ini hanya selama 2 menit, artinya durasi video tersebut tidak lengkap.

“(Video) 2 menit itu mungkin ada bahasa-bahasa kalau hanya dicerna 2 menit itu mungkin membuat beberapa pihak kurang nyaman. Oleh karena itu saya klarifikasi tentang bagaimana konteks pidato saat itu,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Tito, tidak ada niat selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia termasuk instansi Polri untuk tidak membangun hubungan dengan organisasi masyarakat Islam di luar NU dan Muhammadiyah.

“Polri sangat berkepentingan untuk membangun hubungan baik dengan ormas-ormas manapun sepanjang itu satu visi. Artinya untuk menegakan NKRI dan Pancasila itu. Karena Polri konsisten dengan itu,” pungkasnya.