Warna-Warni Indonesia
Bantuan Tunai

Kemendagri: 542 Daerah Telah Menganggarkan THR dalam APBD

Tandaseru – Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan sampai saat ini 542 telah menganggarkan THR dalam APBD-nya masing-masing

“Ini berdasarkan hasil konfirmasi dari dinas atau badan yang menangani Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD atau BPKAD) Provinsi, /Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Menurut dia,  dasar kebijakan pemberian THR telah diterapkan sejak tahun 2016. Pada tahun 2018, sesuai PP Nomor 19/2018, besaran THR tahun 2018 diberikan sama dengan penghasilan yang diterima pada bulan Mei 2018.

“Ada 153 daerah memberikan THR sebesar Gaji Pokok dan yang memberikan THR sebesar Gaji Pokok dan Tunjangan diluar TPP (Tukin) sebanyak 77 daerah. Kemudian THR diberikan sebesar Gaji Pokok dan Tunjangan, kecuali Tunjangan Beras dan Tunjangan Askes sebanyak 1 daerah. THR diberikan sebesar Take Home Pay (THP) bulan Mei 2018 telah dianggarkan oleh  sebanyak 297 daerah,” urai Syarifuddin.

Sementara itu, 7 daerah masih membahas besaran  THR yang akan diberikan, sebanyak 2 daerah telah membayarkan seluruhnya THR yang diberikan sebesar THP atau TPP tidak dibayarkan seluruhnya. Serta tercatat ada 3 daerah yang mengeluarkan kebijakan THR diberikan sebesar THP dikurangi dengan Tunjangan Beras.

“Sebanyak 2 daerah memutuskan THR diberikan sebesar THP dikurangi Tunjangan Kemahalan. Dari jumlah tersebut, THR yang sudah atau terjadwal dibayarkan sampai dengan hari ini sebanyak 384 daerah (70,85%) terdiri dari 25 provinsi, 66 kota, dan 293 kabupaten,” kata Syarifuddin.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada daerah-daerah yang baru menganggarkan THR sebesar gaji pokok, tercatat ada 153 daerah. Sedangkan yang menganggarkan THR lebih rendah dari penghasilan bulan Mei 2018, tercatat ada 78 daerah.

Sebagian besar daerah telah menyatakan komitmennya untuk melakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur No. 903/3386/SJ tanggal 30 Mei 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Bupati/Walikota No. 903/3387/SJ tgl 30 Mei 2018 tentang pemberian THR dan Gaji 13  yang bersumber dari APBD.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan cara, pertama pergeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga. Kedua,  penjadwalan ulang kegiatan. Dan ketiga dengan cara  menggunakan kas yang tersedia.

“Penyediaan anggaran THR tersebut dilakukan dengan cara mengubah penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD, yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat satu bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD dimaksud, ” ujarnya.

Baru setelah itu, lanjut Syarifuddin, harus dimasukkan penganggarannya dalam Perubahan APBD. Maka dengan seluruh 542 daerah telah menganggarkan THR dalam APBD-nya masing-masing menunjukkan semua daerah memiliki komitmen untuk membayarkan THR bagi para pegawainya. Pemerintah pusat tentunya patut memberikan penghargaan kepada seluruh daerah atas komitmen dan pelaksanaan pembayaran THR mereka.

“Pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan seluruh daerah dan memfasilitasi secara administratif. Terutama terkait dengan proses penyesuaian anggaran bagi daerah yang membutuhkan,” katanya.

 

Ruangan komen telah ditutup.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com